Golkar Gelar Pendidikan Politik, Mendagri-Menkeu Dijadwalkan Isi Materi
Partai Golkar menggelar pendidikan politik tahun 2019. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ...
- Latest
- Trending
Partai Golkar menggelar pendidikan politik tahun 2019. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ...
Demonstrasi yang berujung kericuhan menolak beberapa rancangan undang-undang (RUU) kadung merebak di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah dan DPR ...
Ahok alias BTP, mantan Gubernur DKI Jakarta yang bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama , telah kembali menghirup udara bebas sejak ...
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut, salah satu fokus kemenangan partainya di Indonesia timur adalah menambah kursi legislatif dari ...
Partai Golkar seolah-olah ingin menengahi konflik antar partai politik (parpol). Partai berlambang pohon beringin ijin menjadi pahlawan dama menurunkan ...
Merdeka.com - Partai Golkar telah resmi memecat tiga kadernya yakni Cupli Risman, Fadhly, dan Arsi Divinibum. Mereka dipecat karena mendeklarasikan diri ...
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan pihaknya bakal memberikan bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi ...
Merdeka.com - Partai Golkar menyiapkan sanksi kepada dua calon legislatif Golkar yang menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga. Dua caleg bernama Cepi ...
Merdeka.com - Politisi Golkar Lalu Mara Satriawangsa menegaskan, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno tidak pernah mengajak Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (Ical) bergabung dalam tim ...
Merdeka.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah meyakini partai koalisi solid dukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hal itu ...
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengkritik serangkaian keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ia anggap tak mendukung pemberantasan korupsi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut sukses atau tidaknya pemerataan guru di berbagai daerah tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat.
Hingga hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap kekeuh untuk melarang eks koruptor maju dalam Pilkada 2020.
Istana menepis isu 3 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menekan DPD Partai Golkar untuk kembali memilih ketua umum Airlangga Hartarto.
Perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah mempersoalkan Pasal 6 AD/ART ormas tersebut.
