Anies Tambah Jalur Sepeda: Gerindra Mengkritisi, PKS Membela
Gubernur Anies Baswedan hendak menambah jalur sepeda di Jakarta. Perkembangan terbaru dari rencana ini bikin heran DPRD DKI. Usulan anggaran jalur sepeda ...
- Latest
- Trending
Gubernur Anies Baswedan hendak menambah jalur sepeda di Jakarta. Perkembangan terbaru dari rencana ini bikin heran DPRD DKI. Usulan anggaran jalur sepeda ...
Peneliti dari yayasan pemerhati lingkungan Nexsus3, Yuyun Hikamawati, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini tak memiliki standar taman ...
Pergerakan tiga indeks saham utama di bursa Wall Street Amerika Serikat (AS) kompak tergelincir ke zona merah dan berakhir ...
PLN meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bersamaan di 4 kota yakni Tanggerang, Bali Selatan, Jakarta dan Bandung. Acara ...
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menganggap, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menilai kinerja ...
Titik api di Pegunungan Ijen Banyuwangi sudah mulai berkurang pasca dilakukannya waterboombing tiga hari terakhir ini. Namun meski titik ...
Sebanyak tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum merampungkan penyusunan penempatan anggotanya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). ...
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan sembilan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di empat kota, yakni Jakarta, Banten, ...
Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja pertama usai dilantik sebagai Presiden periode keduanya. Dalam kunjungannya itu, Jokowi menyampaikan pesan tersirat ...
Sesuai dengan road map industri otomotif nasional, Indonesia mulai 2013 sampai 2022 sudah mencanangkan pengembangan produksi kendaraan berbasis LCEV (Low Carbon Emission Vehicle) ...
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengkritik serangkaian keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ia anggap tak mendukung pemberantasan korupsi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut sukses atau tidaknya pemerataan guru di berbagai daerah tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat.
Hingga hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap kekeuh untuk melarang eks koruptor maju dalam Pilkada 2020.
Istana menepis isu 3 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menekan DPD Partai Golkar untuk kembali memilih ketua umum Airlangga Hartarto.
Perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah mempersoalkan Pasal 6 AD/ART ormas tersebut.
