SMS Mama Minta Pulsa Masih Marak, Efektifkah Registrasi Kartu Prabayar?

Foto: via BlogUnik

 

Dua minggu terakhir linimasa dan media sosial ramai oleh status terkait kartu sim terblokir karena belum registrasi. Bukan tanpa alasan mereka belum melakukan registrasi nomor. Ada yang memang mengabaikan imbauan Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada pula yang berupaya registrasi namun selalu gagal. Akhirnya, mereka lupa karena kesibukan. Tiba-tiba saja nomor telepon mereka tidak bisa melakukan panggilan keluar dan mengirim pesan, padahal pulsa mencukupi.

Awal kebijakan ini digulirkan, memang menimbulkan pro dan kontra. Pertama kabar yang tersebar, bahwa pendaftaran ulang nomor yang menyertakan nomor kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) bermuatan politis. Ada tudingan bahwa registrasi tersebut merupakan strategi pemerintah untuk membuat data palsu yang akan digunakan dalam pemilihan presiden 2019. Apalagi setelah masa registrasi berakhir pada Februari 2018, ada beberapa orang yang mengaku, data mereka digunakan oleh lebih dari satu nomor.

Tentu saja pemerintah menepis kabar tersebut. Pemerintah mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan bohong belaka. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa registrasi tersebut ditujukan untuk menghindari tindak kejahatan. Apalagi sekarang ini banyak sekali beredar SMS “Mama Minta Pulsa” atau mendapat undian berhadiah dari bank atau lembaga tertentu, yang terbukti mengganggu.

Belum lagi SMS tidak jelas dan nomor yang tidak dikenal dengan tujuan meneror. Kasus sebelumnya sangat sulit dilacak karena si pelaku menggunakan data palsu untuk registrasi. Kasus yang sering terjadi ini berusaha diminimalisasi agar tidak ada lagi korban, selain untuk mempermudah pengguna jika kartu hilang atau rusak. Seringkali ada kasus nomor tidak dapat kembali karena data yang terdaftar tidak sesuai dengan identitas.

Satu bulan lebih dari batas akhir registrasi kartu. Masih ada tenggat sampai bulan April ini bagi pengguna ponsel untuk melakukan registrasi jika tidak ingin nomornya terblokir. Sampai awal Maret, sudah 317 juta pelanggan melakukan registrasi. Sepanjang bulan Maret, beberapa operator sudah melakukan pemblokiran terhadap nomor yang belum melakukan registrasi.

Sampai sekarang, kendati sudah lebih dari separuh yang melakukan registrasi ulang, masih saja ada SMS penipuan yang beredar di masyarakat. Pesan singkat yang bisa saja diabaikan oleh mereka yang paham, tetapi bisa menimbulkan masalah atau ada korban penipuan. Di sinilah pemerintah harus benar-benar tegas dan membuktikan bahwa registrasi simcard memberikan rasa aman kepada masyarakat. Artinya, tidak adalagi SMS atau telepon yang bertujuan untuk tindak pidana kriminal.

Data masyarakat memang jadi taruhan. Bukan tidak mungkin ada orang yang mendaftar memakai KK dan NIK yang bukan miliknya, lalu digunakan untuk berbuat kejahatan. Pemerintah dan operator harus waspada atas tindakan seperti ini. Apalagi satu NIK bisa digunakan untuk mendaftarkan beberapa nomor.

Provider juga harus mengambil tindakan tegas untuk melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor yang belum melakukan registrasi. Termasuk antisipasi jika terjadi tindak kejahatan, penggunaan nomor KK dan NIK yang bukan miliknya. Pasalnya, jika ini terjadi si pemilik KK asli tentu tidak dapat berbuat apa-apa dan berpotensi dikriminalisasi.

Bukan hanya ketegasan yang diperlukan dalam menerapkan aturan ini. Pemerintah juga harus mengatur dan membenahi beleid lain terkait perlindungan data pribadi. Apalagi sekarang ini lebih dari satu juta data pengguna Facebook di Indonesia dicuri. Kendati belum diketahui pasti tujuannya, ini patut diantisipasi.

Perlukah Aturan Tambahan?

Untuk memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kerahasiaan data mereka, pemerintah harus membuat aturan baru terkait perlindungan data pribadi (PDP). Saat ini rancangan undang-undang PDP belum masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Alasannya, masih ada undang-undang lain yang lebih penting. Selain itu belum ada kata sepakat di kementerian terkait untuk mengajukan RUU ini masuk ke Prolegnas.

Saat ini, kerahasiaan data pelanggan operator selular diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jadi, pelanggan tidak perlu khawatir terhadap kebocoran data. Sementara terkait data kependudukan, dijamin oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika ada kebocoran atau penyalahgunaan data tentu saja bisa diajukan keberatan melalui dua aturan tersebut. Dan tentu saja lebih kuat jika didukung dengan UU PDP yang belum juga masuk ke Prolegnas.

Peran pemerintah dan provider sebagai regulator sangat jelas, yaitu mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang belum registrasi. Kedua, mengambil langkah antisipasi jika ada penyalahgunaan data pelanggan. Ketiga, memberikan jaminan keamanan kepada pelanggan bahwa data yang mereka masukkan adalah benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan bisnis, apalagi politik.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


one × 2 =