Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tidak setuju atas wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI. Menurut dia, melalui pemilihan langsung dapat melahirkan sosok pemimpin seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyon (SBY).
“Kalau saya pribadi menolak karena pemilihan presiden ini justru melahirkan orang kayak Joko Widodo (Jokowi) maupun SBY yang sebetulnya sangat sedikit,” ujar Mardani kepada wartawan di kawasan Jakarta Barat, Kamis (27/11).
Menurut dia, jika pemilihan presiden dikembalikan ke mpr maka kembali pula ke sistem oligarki. Sistem yang pemerintahannya dijalankan oleh beberapa orang penguasa dari golongan atau kelompok tertentu. “Sehingga jika dikembalikan ke MPR, ya oligarki (kembali lagi seolah menjadi sistem oligarki),” lanjut Mardani.
Anggota Komisi II DPR ini menyarankan untuk memperkuat peraturan melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ada tiga fokus yang perlu diatur, pertama, menurunkan ambang batas pencalonan presiden.
Mardani menilai, persoalan biaya politik yang tinggi diawali dengan tingginya ambang batas pencalonan presiden itu. Sebab, dengan ambang batas yang tinggi mengakibatkan lobi-lobi politik agar menarik sejumlah partai politik bergabung untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Ya biaya politik tinggi paling utama itu untuk beli perahu (dukungan) yang mahal. (Misal) saya punya partai cuma dapat tujuh persen (kursi di DPR), nah buat (meraih ambang batas pencalonan Presiden) 20 persen (kursi) maka beli dua perahu itu mahal banget,” ungkap Mardani.
Kedua, Mardani menyarankan penyelenggaran pemilu memakai sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik atau e-rekap. Sehingga, memudahkan proses pemilu dan menghemat biaya pelaksanaan pemilu.
Ketiga, ia mengusulkan agar masa kampanye pemilihan presiden dipersingkat. “Jadi, Presiden tetap dipilih langsung oleh masyarakat tatapi bisa murah jika ada aturan perundangan yang tepat,” kata Mardani.
