KPK Terlalu Berkuasa, Mahfud MD : Itu Memang Kewenangannya KPK

Source : Wartakota

 

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP yang disangkakan kepada Setya Novanto menyeret sejumlah pihak, mulai dari dokter Rumah Sakit Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo dan Fredrich Yunadi selaku mantan Pengacara Setnov.

Beragam pertanyaan pun muncul, khususnya kewenangan tidak terbatas yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Pertanyaan tersebut seperti yang dilontarkan oleh akun @cacuganteng kepada Prof Mohammad Mahfud MD.

Dirinya bertanya apakah penetapan tersangka oleh penyidik KPK terhadap Bimanesh harus berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Prof @mohmahfudmd apakah betul penetapan tersangka dokter harus didahului dengan sidang kode etik IDI?,” tanya @cacuganteng.

Pertanyaan pun bergulir kepada mantan penasehat hukum Setnov-sapaan Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Tonny Soerojo lewat akun @TonnySoerojo menanyakan apabila penanganan dokter sebelumnya harus berkoordinasi dengan IDI, mengapa kordinasi serupa tidak dilakukan KPK terkait penetapan status tersangka Fredrich.

“Untuk penanganan dokter ‘nakal’ KPK berkoordinasi dengan IDI, tapi untuk kasus penasehat hukum kenapa nggak koordinasi dengan Peradi ya prof..?,” tanya @TonnySoerojo.

Sedangkan Najib Abede lewat akun @najib_abede menambahkan, tindak pidana dengan dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan yang disangkakan kepada keduanya seharusnya diambil alih oleh pihak Kepolisian, tidak melulu KPK yang diketahui memiliki banyak kasus korupsi yang harus diselesaikan.

Betul prof, polisi yg mestinya ambil alih kasus ini, biar KPK tdk trksan semaunya, cukuplah KPK fokus pd kasus korupsinya, msh banyak PR dlm kasus e-KTP d kasus 2 besar lainnya,” tambah Najib Abede.

Itu memang kewenangannya KPK juga sesuai Pasal 21 UU-KPK. Tapi yg terlibat kan agaknya banyak, ada sopir dan dokter2 lain serta pimpinan rumah sakit dan lain2. Itu bisa ditangani jg oleh polisi. Kemenkes dan IDI menangani hukum administrasi dan pelanggaran profesi/etiknya,” jawab Mahfud MD lewat akun @mohmahfudmd pada Kamis (11/1/2018). (https://t.co/O9ySsOW1TW)

Sementara, Bagusubhara lewat akun @bagusubhara mempertanyakan Pasal 21 yang disampaikan Mahfud MD.

Sebab, Pasal 21 yang dimaksud mengatur tindak pidana terkait tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan tipikor secara langsung.

Psl 21 itu ada di bawah BAB T PIDANA TERKAIT TIPIKOR Prof. Bkn Tipikor nya itu sendiri. Itu yg jd masalah. Shg pertanyaannya: adakah dasar hukum KPK menetapkan tersangka perkara OJ ini?,” tanya Bagusubhara disusul sejumlah pertanyaan dari netizen lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan status tersangka kepada dokter Rumah Sakit Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo dan Fredrich Yunadi, mantan Pengacara Setnov.

Keduanya diduga melakukan upaya menghalangi penyidikan yang dilakukan KPK yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Source :

wartakota

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


eighteen + 7 =