Saat menonton laga Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu, 25 November 2018, para suporter kompak menyanyikan lagu yang liriknya berbunyi “wartawan harus baik”. Aksi ini merupakan salah satu tanggapan suporter atas pernyataan kontroversial Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Edy Rahmayadi, saat diwawancarai wartawan di Medan (22/11/2018).
Ketika ditanya mengenai evaluasi kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2018, mantan Pangkostrad yang juga Gubernur Sumatera Utara (Sumut) ini menyahut, “Wartawan-nya yang harus baik. Kalau wartawannya baik, timnasnya akan baik.” Sontak jawaban ini menuai kontroversi dan menjadi bulan-bulanan media, bahkan media asing. Ini juga berakibat munculnya meme-meme kocak di media sosial terkait pernyataan sang jenderal.
Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menilai pernyataan tersebut telontar karena Edy tidak siap menjawab pertanyaan wartawan mengenai PSSI. Ketidaksiapan karena tugasnya sebagai ketua umum PSSI bentrok dengan jabatannya sebagai gubernur.
Omongan emosional Edy seharusnya tak perlu disampaikan karena tak ada urusannya pertanyaan wartawan dengan “prestasi” tim nasional. Faktanya, tim nasional bisa sukses karena pembinaan dan persiapan yang matang.
Kegagalan timnas tak bisa dilepaskan dari kebijakan PSSI yang melakukan perubahan besar mengganti jabatan pelatih Luis Milla dengan Bima Sakti. Selain itu, pemain tidak dalam kondisi terbaik karena terpecah fokus antara timnas dengan kompetisi Liga 1
Rangkap Jabatan
Hasil buruk timnas dalam gelaran Piala AFF 2018 membuat banyak pihak gerah. Timnas Indonesia gagal melaju dari fase grup karena menelan dua kekalahan dari Singapura dan Thailand, hanya menang atas Timor Leste, dan terakhir seri melawan Filipina dalam laga yang sudah tidak menentukan.
Dalam laga yang ditonton 15.436 orang di SUGBK itu, suporter juga meneriakkan yel-yel “Edy Out”. Jagad media sosial terutama twitter juga diramaikan oleh tagar Edy Out. Sudah ada 6.000 lebih twit #EdyOut yang meminta Edy meninggalkan jabatannya sebagai ketua umum PSSI supaya organisasi ini bisa diurus dengan serius oleh orang-orang yang lebih berkompeten.
Edy dinilai tak fokus memimpin PSSI lantaran juga menjabat sebagai gubernur untuk periode hingga lima tahun ke depan. Rangkap jabatan dinilai membuat Edy tidak bisa total mengurus PSSI yang merupakan organisasi olahraga yang rumit yang membutuhkan perhatian 100 persen.
Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora), Gatot S. Dewa Broto, menilai bahwa Edy tak sepatutnya menduakan PSSI. Hal itu disampaikan Gatot saat menanggapi tuntutan masyarakat agar Edy meninggalkan jabatannya sebagai ketua umum PSSI.
Gatot menegaskan, Edy Rahmayadi tak melanggar undang-undang soal larangan rangkap jabatan, merujuk Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Namun, dirinya menilai bahwa sepakbola merupakan olahraga yang membutuhkan fokus dari pemimpinnya.
“Dalam pasal 40, yang dilarang adalah pejabat, eksekutif misalnya merangkap sebagai pimpinan atau pengurus KONI baik pusat dan daerah,” kata Gatot kepada wartawan, Sabtu (24/11/2018).
“Kalau case Pak Edy, tidak ada yang dilanggar terhadap UU olahraga. Karena dia bukan ketua KONI atau pengurus KONI daerah, tetapi dalam hal ini, yang dinilai dari aspek kepatutannya. Itu yang diurusi adalah olahraga yang seksi, sangat strategis, masih dirangkap dari jauh dari Medan, meskipun orang bisa bilang teknologi memungkinkan.”
Hingga saat ini Edy belum juga menunjukkan tanda-tanda akan meletakkan jabatan sebagai ketua umum PSSI. Padahal, dalam acara Mata Najwa di Trans7 (26/9/2018), ia pernah bilang siap meninggalkan posisinya saat ini jika dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.. Saat itu Edy menanggapi adanya lebih dari 60 ribu orang yang menandatangani petisi di change.org agar ia mundur sebagai ketua umum PSSI.
Petisi itu muncul seiring tragedi tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (23/9/2018). Petisi meminta Edy mundur dari jabatan ketua umum PSSI juga pernah muncul sebelumnya pada Juli 2018 saat Edy terpilih sebagai gubernur di utara Pulau Sumatra.
Nah, Pak Gubernur, kalau sekarang Anda dianggap tidak bisa menjalankan tugas sebagai ketua umum PSSI dengan baik, bersedia kan mundur?
