‘Tak Bisa Dibenarkan’, Indonesia Kecam Dukungan Vanuatu untuk Papua Barat

matamata politik

 

Indonesia menuduh Vanuatu mengganggu “hubungan persahabatan” antara kedua negara dan malah mendukung gerakan separatis, setelah menawarkan dukungan kepada Papua Barat di PBB.

Vanuatu telah lama menjadi pendukung hak-hak orang Papua Barat dan mendukung gerakan mereka untuk merdeka dari Indonesia.

Pada hari Senin (1/10) Indonesia menggunakan hak jawab keduanya di majelis umum PBB ke-73 untuk menyampaikan kritik terhadap Vanuatu atas dukungannya untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat, menyebut bahwa Vanuatu “tidak tahu apa-apa”.

“Meskipun disamarkan dengan keprihatinan akan hak asasi manusia, satu-satunya niat dan aksi Vanuatu secara langsung mengganggu prinsip hubungan persahabatan yang telah disepakati secara internasional antara kedua negara, kedaulatan dan integritas teritorial,” kata perwakilan Indonesia, Aloysius Selwas Taborat.

Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali mendukung gerakan separatis dan dia mempertanyakan perilakunya sebagai “negara yang taat akan hukum internasional”.

“Dukungan kepada individu separatis yang tidak bisa dibenarkan ini jelas ditunjukkan oleh Vanuatu dengan mendukung sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka ke PBB.”

Taborat mengatakan bahwa orang-orang Papua telah “menegaskan kembali bahwa Papua selamanya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia” dan bahwa keputusan itu “final, tidak dapat diubah dan permanen”, mengacu pada resolusi PBB 1969 yang mencatat apa yang disebut Act of Free Choice.

Banyak orang Papua Barat menganggap langkah aneksasi oleh Indonesia adalah ilegal, dan pemberontakan separatis telah berlangsung selama beberapa dekade.

Referendum kontroversial itu, yang melibatkan 1.026 individu yang memilih untuk tetap bersama Indonesia, berulang kali ditolak karena tidak mewakili atau disebut sebagai pengambilan suara yang tidak bebas.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang telah lama mendukung penentuan nasib sendiri Papua Barat—pekan lalu meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut—klaim yang Indonesia sangkal.

Aktivis Papua Barat secara rutin ditangkap dan dipenjara, dan ada banyak tuduhan tentang kekerasan yang dilakukan militer Indonesia, pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penganiayaan terhadap para pemrotes. Informasi yang terverifikasi sulit diperoleh karena Indonesia tidak mengizinkan pergerakan pers yang bebas di kawasan ini.

Pekan lalu perdana menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, juga memberikan dukungan kepada orang Papua Barat di majelis umum ke-73, menyerukan pengakuan Papua Barat dan keterlibatan “untuk menemukan solusi abadi untuk perjuangan mereka”.

Hilda Heine, presiden Kepulauan Marshall, mengatakan bahwa Forum Kepulauan Pasifik belum lama ini telah memberikan dukungan untuk “keterlibatan konstruktif” oleh negara-negara forum dengan Indonesia mengenai pemilihan umum dan hak asasi manusia di Papua Barat.

“Dekolonisasi dan hak asasi manusia merupakan isu penting di kawasan kepulauan Pasifik,” katanya.

Wakil presiden Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, tidak menyebutkan Vanuatu dalam tanggapan pertamanya tetapi menyebutnya sebagai “tindakan permusuhan” yang “tidak bisa diterima di sistem PBB” dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip PBB.

“Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorialnya,” katanya. “Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya.”

September lalu, sebuah petisi terlarang yang menyerukan pemungutan suara bebas, yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat dan diselundupkan keluar dari wilayah itu, dikirimkan ke komite dekolonisasi PBB, yang memantau kemajuan menuju dekolonisasi dan pemerintahan independen.

Papua Barat telah dihapus dari agenda komite dekolonisasi pada tahun 1963.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


eight − 4 =