SBY dan Mega Pernah Cuti Kampanye Saat ‘Nyapres’ Lagi

Source : internet

 

Pro kontra soal cuti kampanye Presiden Joko Widodo yang kembali maju dalam Pilpres 2019 terus bergulir.

Sejumlah pihak menilai Jokowi tak perlu cuti lantaran belum ada ketentuan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, calon presiden petahana yang ingin maju kembali ke Pilpres 2019 tidak perlu cuti dari jabatannya.

Berbeda dengan Arief, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, presiden tetap melakukan cuti kampanye saat kembali maju sebagai calon presiden (Capres).

Perkara presiden yang kembali maju ke laga Pilpres ini bukan kali pertama. Pada Pilpres 2009 silam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjadi capres petahana.

Saat itu, SBY yang menjabat sebagai presiden periode 2004-2009 kembali maju dalam laga Pilpres 2009 bersama dengan Boediono sebagai cawapres. Konsekuensinya, Ketum Partai Demokrat itu juga mengajukan cuti kampanye.

Hal yang sama juga pernah terjadi pada Pilpres 2004. Saat itu, Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz kembali maju di pilpres 2004 sebagai pasangan capres-cawapres. Keduanya sama-sama mengambil cuti untuk kampanye.

Terkait polemik Jokowi yang kembali maju dalam Pilpres 2019 juga sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 281 disebutkan secara jelas bahwa presiden yang kembali mencalonkan diri dalam Pilpres wajib mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Berikut bunyi pasal tersebut:
1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(2) Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara diatur dengan peraturan KPU.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


five × 5 =