Rupiah Oleng, Ekonomi Indonesia Lampu Merah?

Foto: via GoogleImages

 

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengagetkan publik Indonesia. Walaupun diklaim bukan merupakan satu-satunya di antara negara berkembang, tetap saja kekhawatiran melanda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 700 poin lebih, mengakibatkan Rp 375 trilliun dana panas keluar Indonesia.

Kondisi tersebut berlanjut dengan merebaknya paranoia tentang dampak membengkaknya utang luar negeri, seperti dikonfirmasi Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Erwin Ginting. Menurut Erwin, total utang pemerintah akan bertambah Rp 10,96 triliun setiap terjadi pelemahan Rp 100 per dolar AS.

“Jadi dengan stok utang valas sebesar US$ 109,6 miliar, bisa terjadi depresiasi Rp 100 per dolar AS, utang bertambah Rp 10,96 triliun,” kata Erwin saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Apakah ini merupakan tanda bahaya, toh cadangan devisa Indonesia per Maret 2018 mencapai US$ 126 miliar? Jadi bila utang itu ditarik secara bersamaan, Indonesia masih punya surplus sekitar US$ 17 miliar. Kekhawatiran tetap menyeruak karena Indonesia masih perlu dolar AS untuk membiayai impor serta keperluan lainnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berusaha menenangkan para pelaku ekonomi. Menurut Menteri Keuangan terbaik Asia 2018 ini, penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena faktor-faktor eksternal, khususnya dari AS. Menurutnya, saat ini perekonomian Negeri Adidaya mengalami perbaikan, terlihat dari rendahnya inflasi serta adanya perbaikan dari sisi ketenagakerjaan.

Jika iya benar apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani, apakah tidak bermasalah bahwa proses eksternal yang terjadi di AS sampai berlarut-larut? Apakah benar tak ada penyebab lain, seperti masih enggannya pihak perbankan menyalurkan kredit untuk menggerakkan ekonomi?

Sudah menjadi rahasia, begitu rupiah oleng akibat terjangan faktor eksternal, berbagai macam opini penyelamatan pun bertebaran. Salah satunya adalah opsi menaikkan suku bunga kredit. Padahal sebagaimana diketahui, perekonomian Indonesia kini tengah berjuang agar tetap tumbuh di atas 5% per kuartalnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengatakan bahwa dalam situasi seperti sekarang, dunia usaha tetap menginginkan suku bunga rendah. “Tidak rela (suku bunga acuan naik),” ucap Benny.

Kenaikan suku bunga acuan pasti akan direspon cepat oleh perbankan. Ujung-ujungnya, bunga kredit kembali naik. Karena itu, pengusaha berharap, jika suku bunga acuan Bank Indonsia (BI) naik, perbankan tidak buru-buru merespons dengan mengerek bunga kredit. Dalam kondisi masih penuh tekanan, pelaku bisnis meminta semua pihak ikut berkorban.

“Suku bunga bank jangan naik. Bank harus pintar-pintar efisiensi dengan mengurangi biaya operasional. Karena net interest margin bank di Indonesia cukup tinggi, bisa 5-6% yang seharusnya cukup dengan 3-4% karena sudah otomatisasi (digital banking),” ujar Benny.

Sementara itu, bagi para pengusulnya, kenaikan suku bunga acuan BI bisa mengurangi ketidakpastian karena pelaku pasar masih menebak-nebak arah kebijakan pemerintah. Paling tidak inilah yang diutarakan Febrio N. Kacaribu, Kepala Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia (UI).

Senada dengan pihak akademisi, Josua Pardede, ekonom dari Bank Permata, berpendapat bahwa BI perlu mengikuti tren kenaikan suku bunga. Soalnya, arah pengetatan kebijakan moneter sedang berlangsung di negara maju. Jika negara-negara berkembang tak mengikuti arus, akan mendorong modal keluar.

Sambil menunggu langkah kenaikan suku bunga acuan, Josua menyarankan agar BI meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Langkah stabilisasi di pasar valuta asing harus terus dilakukan, meski cadangan devisa terkikis.

BI harus memperkuat garis pertahanan pertama dalam manajemen modal. Caranya, terus memperkuat cadangan devisa, seperti rasio cadangan devisa/M2, cadangan devisa/impor, cadangan devisa/PDB, cadangan devisa/utang jangka pendek.

BI perlu mengoptimalkan garis pertahanan kedua dengan memanfaatkan fasilitas bilateral swap agreement (BSA) dengan bank sentral Jepang. Juga fasilitas bilateral currency swap agreement (BCSA) dengan beberapa bank sentral di kawasan Asia, misalnya bank sentral Korea dan Cina, selain fasilitas Chiang Mai Initiative Multiteralization (CMIM).

Pandangan lebih sinis datang dari Faisal Basri. Menurut ekonom yang berasal dari Universitas Indonesia ini, anjloknya nilai mata uang rupiah karena defisit neraca perdagangan yang terjadi di Indonesia dalam periode tiga bulan terakhir. Sebelumnya Indonesia tidak pernah mengalami defisit perdagangan. Menurutnya, ada tiga industri yang membuat defisit perdagangan, yakni sektor manufaktur, makanan dan minuman (FnB), serta migas.

Ditambahkan Faisal Basri, merosotnya nilai rupiah belakangan juga karena daya tahan tubuh dari perekonomian Indonesia sangat lemah. Ketika fundamental perekonomian dunia bergejolak, ekonomi Indonesia ikut bergoyang.

Lemahnya rupiah juga karena pemerintah berfokus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berbisnis. Padahal, tujuan adanya BUMN adalah untuk kedaulatan dan kepentingan rakyat.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak memengaruhi perekonomian dalam negeri. Saat ini pasar hanya tengah mempersiapkan diri atas pernyataan Gubernur Bank Sentral AS (Fed) yang baru, Jerome Powell, soal rencana menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate).

“Secara fundamental ekonomi kita nggak ada persoalan, tetapi ‘kan ada pemicunya. Powell ngomong begini-ngomong begitu menaikkan empat kali, belum tentu sebenarnya, tetapi orang sudah mulai pasang kuda-kuda,” kata Darmin di kantornya, Jumat (2/3/2018).

Dia menambahkan, Indonesia sejatinya bukan tanpa pengalaman terhadap kasus tersebut. Sejak dua tahun terakhir, pelemahan rupiah kerap terjadi, tetapi hanya bersifat sementara dan biasanya segera reda kembali.

Berbeda dengan Darmin Nasution, ekonom senior Dr. Rizal Ramli menilai bahwa melemahnya rupiah merupakan tanda daya beli masyarakat kembali mengalami tekanan. Kondisi ini semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini mengakibatkan BI harus mengeluarkan 3,8 miliar dolar AS untuk menahan agar angkanya tidak di bawah Rp 13.800 per dolar AS.

“Kalau BI tidak menghabiskan devisa rupiah, ini sudah anjlok lebih jauh lagi. Jadi ada kelemahan struktural, di dalam maupun luar negeri. Pemerintah enggak jelas arahnya mau ke mana,” sebutnya.

Jadi mana yang benar? Pihak yang pro dan kontra memang punya argumen kuat. Yang menjadikan bias, kedua pihak mewakili kepentingan politik yang berseberangan sehingga akan “saling bunuh”.

Yang mungkin terlupakan, anjloknya rupiah terjadi berdekatan dengan International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting 2018 yang akan berlangsung di Bali. Pertemuan ini rencananya akan membahas sejumlah persoalan yang jadi perhatian banyak negara dalam rangka memajukan perekonomian global dan apa tantangannya di masa kini. Topik hangat yang diperkirakan akan mengemuka adalah ketimpangan ekonomi, dampak perubahan iklim terhadap perekonomian suatu negara, sampai isu korupsi.

Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia? Walaupun berkali-kali membantah, tetap saja sebagian publik Tanah Air meyakini repotnya pemerintahan Jokowi-JK menyiapkan pertemuan ini tak lain karena harapan tambahan utang dari kedua lembaga donor multilateral.

Kecurigaan ini kian menguat ketika di pasar sekunder nilai yield obligasi 10 tahun Indonesia menyentuh angka 7,2%, nilai yang termasuk tinggi di masa pemerintahan Jokowi-JK. Obligasi jenis yang sama asal AS punya nilai imbal hasil hanya 3%, padahal pelemahan rupiah sejak Januari hingga April 2018 tercatat mencapai 3,9%.

Kondisi ini membuat imbal hasil surat utang 10 tahunan Indonesia menjadi kurang menarik. Untuk menjadi menarik, pemerintah harus mendorong agar di pasar sekunder nilai imbal hasilnya kian meninggi. Salah satu transmisi yang cepat mewujudkan situasi ini adalah dengan menaikkan suku bunga acuan.

Lalu, apa hubungannya dengan IMF-WB? Meningkatnya suku bunga acuan tentu akan mengubah persepsi nilai bunga yang akan dikenakan pada pinjaman baru nantinya. Sebagai kreditor, tentu mereka mengharapkan nilai yang lebih tinggi.

Source :

ThePressWeek

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


eighteen − two =