Perokok di Kota Bogor Bakal Manyun, Karena Minimarket dan Warung Dilarang Pajang Rokok

Source: Internet

 

Sejak beberapa pekan ini, seluruh warung dan minimarket di Kota Bogor dilarang memajang rokok di etalase.

Pelarangan ini dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Para pedagang diizinkan menjual rokok, tapi dilarang untuk memajang barang jualannya di muka umum.

Larangan tersebut spontan menuai protes dari pedagang ritel dan minimarket.

Seorang karyawan minimarket di Bantarjati, Bogor Utara mengatakan larangan tersebut berlaku sejak tiga pekan lalu.

“Iya enggak boleh majang rokok, katanya KTR. Setahun saya KTR itu melarang orang merokok di tempat-tempat yang sudah ditentukan, seperti di masjid, sekolah, angkot dan perkantoran,” kata karyawan yang minta namanya tidak disebutkan.

Untuk tetap bisa menjual rokok, pengelola minimarket memasang spanduk besar di atalase tempat memajang rokok.

Di spanduk plastik itu dibeli tulisan “Tersedia Rokok”.

Protes soal larangan memajang rokok juga disampaikan sejumlah pedagang ritel.

Agus, seorang pedagang kelontong di Kota Bogor, mengaku kurang mengetahui soal larangan tersebut.

Dengan larangan itu kata Agus bisa mengurangi omzet berjualan.

“Pedagang inginnya ya memajang barang dagangannya. Kalau tidak dipajang, pembeli kadang bingung akan barang yang bisa dibeli di toko tersebut. Peraturan ini tidak jelas, kamipun jadi khawatir bagaimana pelaksanaan ke depannya,” ujar Agus, Kamis (9/11/2017).

Agus berharap, pedagang seperti dirinya diajak bicara sebelum pemerintah daerah memutuskan aturan.

Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan gambaran penuh mengenai kondisi di lapangan.

“Kami berharap ke depannya kami juga bisa dilibatkan dalam pembuatan peraturan, walau kami mungkin hanya melihat dari segi usahanya. Jadi pemerintah bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas,” tambahnya.

Sementara itu dalam siaran pers yang diterima TribunnewsBogor.com, pakar hukum tata negara Margarito menilai larangan ini juga dinilai sebagai aturan yang kebablasan.

Pasalnya, aturan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah no 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dalam PP tersebut, penjual tetap diperbolehkan untuk memajang produk rokok di tempat penjualan.

Menurutnya, Hukum Indonesia menganut asas lex superior derogat legi inferior, yaitu bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.

Secara hirearkis, peraturan pemerintah lebih tinggi ketimbang peraturan daerah.

“Aturan tidak boleh mengedepankan satu kelompok, lalu meminggirkan kelompok lain,” ujarnya.

Idealnya, perda dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan, ekonomi dan keberlangsungan usaha warga Bogor yang bergantung pada industri ritel.

Perda bermasalah tak hanya kali ini saja terjadi.

Dalam beberapa tahun ini, banyak perda di Kota Bogor yang bermasalah dan telah dicabut, termasuk peraturan daerah terkait retribusi pemanfaatan ruang hingga retribusi izin usaha jasa konstruksi.

Terakhir, pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan tiga perda karena dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Ketiga Perda itu, yakni Penyelenggaraan Menara, Retribusi Jasa Umum dan Pengelolaan Sampah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


2 + thirteen =