Pengembangan Danau Toba, Jangan Gali Masalah Baru

Selain infrastruktur fisik, pemerintah mesti membuat program nyata mengikutsertakan masyarakat di sekitar Danau Toba dalam pengembangan kawasan itu sebagai destinasi wisata dunia

Foto : Star Berita

 

Danau Toba ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, sekaligus sebagai destinasi wisata dunia di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah pun berupaya mendukung agenda KSPN dengan membangun berbagai proyek infrastruktur.

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kementerian Pariwisata dan tujuh investor menandatangani perjanjian kerja sama investasi pengembangan Danau Toba, Sumatera Utara, dengan nilai US$ 400 juta atau sekitar Rp 6,1 triliun, 11 Oktober lalu. Penandatanganan diselenggarakan bersamaan dengan gelaran IMF-World Bank Annual Meeting dalam Forum Pembangunan Berkelanjutan Tri Hita Karana Ke-2 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Investasi ini mencakup pengembangan lahan seluas 77,5 hektare di kawasan Danau Toba. Sebagai badan pengelola kawasan, BPOTD memastikan para investor melalukan pengembangan ekowisata (eco tourism), yaitu pengembangan wisata dengan menjaga kelestarian lingkungan, pengembangan yang melibatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba, hingga pengembangan dengan menjaga kearifan lokal dan tradisi warisan budaya setempat.

Sayang, di tengah maraknya upaya pemerintah mengembangkan kawasan Danau Toba, ada berbagai masalah yang muncul sehingga berpotensi masalah sosial yang bisa jadi kerikil dalam pembangunan kawasan Toba Samosir (Tobasa) ke depan. Dalam seminar bertema “Rakyat Bicara Pembangunan Pariwisata Danau Toba” yang digelar di Jakarta, (4/10/2018), terungkap empat akar masalah yang berpotensi jadi gesekan sosial di masyarakat sekitar.

Pertama, masalah paradigma kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi bentang alam dengan seluruh eksotiknya untuk layanan wisata dan pengunjung, devisa, dan ekonomi nasional. Hal ini mengkhawatirkan terkait dengan daya dukung, daya tampung ekologis, hak, dan potensi lokal.

Kedua, lanjutan watak pembangunan dengan model warisan pembangunan era Orde Baru, yakni dengan karakter land grabbing, marjinalisasi dan eksklusi masyarakat adat/lokal dan tempat lain dari ruang hidupnya sendiri, memiskinkan masyarakat secara sistematis dan mengabaikan prinsip keberlanjutan ekologis.

Ketiga, pembangunan selama ini juga selalu bersifat top down. Maksudnya, rakyat memerlukan perbaikan hidup, pemerintah datang dengan berbagai program pembangunan yang cenderung dirancang dan dieksekusi secara sepihak sembari memperlakukan rakyat yang memerlukan kesejahteraan tersebut hampir sepenuhnya sebagai objek.

Keempat, upaya pembangunan yang lama, tetapi juga yang baru dalam wujud pembangunan pariwisata sama sekali tidak dikaitkan dengan upaya restrukturalisasi ketimpangan struktur sosial-ekonomi, yang membuat pembangunan yang dilakukan di kawasan ini selalu hasilnya hanya akan menguntungkan segelintir orang dan merugikan sebagian besar anggota masyarakat.

Kelima, Danau Toba juga terkendala masalah pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga, limbah pertanian, hingga pakan perikanan jaring apung.

Kondisi perairan Danau Toba telah mengalami pencemaran sehingga kualitas air danau menurun. Lahan kritis hingga sangat kritis sudah mencapai lebih dari 65 persen dari daerah tangkapan air (DTA), mencakup luas 133.351,83 hektare. Selain itu terdapat ikan endemik yang terancam punah, kegiatan budi daya ikan sebanyak 5.612 unit menghasilkan limbah organik yang tinggi dan pada akhirnya memicu proses nitrifikasi, dan kehilangan kawasan hutan sebesar 16.000 hektare.

Solusi Desa Wisata

Dengan berbagai masalah yang ada, kiranya pemerintah lewat BPODT Kementerian Pariwisata mesti mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Apalagi dalam upaya pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata jelas punya potensi gesekan dengan masyarakat.

Selain mempersiapkan infrastruktur fisik, pemerintah mulai membuat program-program nyata guna mengikutsertakan masyarakat di sekitar Danau Toba sebagai subjek dalam pengembangan kawasan itu sebagai destinasi wisata dunia, misalnya membuat program Desa Wisata. Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses membuat Desa Wisata Nglanggeran, yang berhasil meraih penghargaan di tingkat ASEAN.

Contoh sukses lainnya, Desa Wisata Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari sekitar 700 keluarga di Desa Ponggok, 430 di antaranya menjadi investor dalam usaha pengelolaan objek wisata Umbul Ponggok. Desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten itu terpilih sebagai desa wisata terbaik di Indonesia untuk kategori pemberdayaan masyarakat.

Dengan contoh yang sudah ada, pemerintah jelas bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengembangan kawasan Danau Toba sehingga kehidupan dan ekonomi mereka turut terangkat. Jangan sampai mereka hanya penonton sementara investor dapat meraih keuntungan besar dari sektor pariwisata Danau Toba.

Jadi, jangan sampai pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata hanya memunculkan masalah baru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


three × four =