Pelaku Korupsi Lahan Sawit Cuma Oknum

Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar dunia. Kebun-kebun sawit membentang luas, bahkan setara kota-kota kecil, tersebar di hampir seluruh Indonesia.

Foto : Backend

 

Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar dunia. Kebun-kebun sawit membentang luas, bahkan setara kota-kota kecil, tersebar di hampir seluruh Indonesia.

Ada pula perkebunan tanaman industri lain, seperti komoditi pohon kayu maupun tebu. Umumnya perkebunan besar itu dijalankan konglomerat kakap yang mengantongi izin dari lembaga legislatif.

Tak heran bila di sektor perkebunan, terutama sawit, rawan terjadi tindak korupsi. Berbagai kesepakatan atau penawaran di bawah tangan dilakukan oleh para politisi sehingga oknum pengusaha atau perusahaan dapat leluasa melakukan pelanggaran.

Namun, para pelaku tindak suap dan korupsi ini hanya oknum atau segelintir orang. Karena itu, tidak bisa dan tidak adil rasanya bila dijadikan representasi wajah keseluruhan industri sawit di Tanah Air.

Tak hanya masalah izin alokasi lahan, korupsi dan suap juga merebak menyangkut pembuangan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit. Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) 14 orang, delapan di antaranya anggota DPRD Kalimantan Tengah, di Jakarta, Jumat (26/10/2018). Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan transaksi suap terkait kewenangan pengawasan DPRD Kalteng dalam pembuangan limbah perkebunan sawit ke Danau Sembuluh.

“Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai bagian dari commitment fee,” ujar kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.

Dari proses penyidikan KPK, tiga dari tujuh tersangka berasal dari PT Binasawit Abadi Pratama, anak usaha Sinar Mas Group. Mereka adalah Direktur Binasawit/Wakil Dirut PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Edy Saputra Suradja; CEO Binasawit Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara, Willy Agung Adipradhana; dan Manajer Legal Binasawit, Teguh Dudy Syamsury Zaidy. Empat tersangka lain berasal dari DPRD Kalteng, yakni Borak Milton, Punding L.H. Bangkan, Arisavanah, dan Edy Rosada.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, mengatakan bahwa empat anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga mendapat uang Rp 240 juta dari pengurus Binasawit. Suap diberikan karena anggota DPRD Kalteng menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh. Laporan tersebut ditindaklanjuti anggota DPRD Kalteng dengan berkunjung serta bertemu pihak Binasawit.

Dalam pertemuan itu, anggota dewan menduga sejumlah perizinan Binasawit terkait lahan sawit bermasalah, seperti hak guna usaha (HGU) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Jaminan pencadangan wilayah dari Binasawit juga dinilai bermasalah karena diduga berada di kawasan hutan.

Kemudian pihak Binasawit dan Komisi B mengadakan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan sejumlah hal. Salah satunya adalah agar Dewan membuat rilis pers terkait HGU Binasawit di media massa. Menurut Laode, Binasawit meminta Dewan menyampaikan ke media bahwa tuduhan bahwa tidak ada izin HGU adalah salah. Yang benar, proses perizinan sedang berjalan.

Binasawit juga meminta rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan tidak dilaksanakan. Dari situ, anggota Komisi B diduga juga menerima pemberian lainnya dari Binasawit, selain suap Rp 240 juta.

Kini KPK sedang mendalami dugaan tersebut. Borak, Punding, Arisavanah, dan Edy Rosada telah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Edy Saputra, Willy, dan Teguh disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengusaha dan Pejabat Negara

Tentu saja kasus suap dan korupsi yang melibatkan oknum PT Binasawit Abadi Pratama serta oknum anggota DPRD Kalteng bukan kasus pertama yang diungkap KPK di sektor perkebunan. Praktik korupsi dan suap di sektor industri kelapa sawit memang selalu melibatkan pengusaha dan pejabat negara.

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, didakwa menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun. Uang itu diduga diberikan terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada PT Sawit Golden Prima.

Rita dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum KPK. Dia dianggap terbukti menerima gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, mantan gubernur Riau, Annas Maamun, divonis enam tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung terkait perkara dugaan suap alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Tidak puas atas keputusan itu, Annas Maamun mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

Bukannya mendapat keringanan hukuman, MA malah memperberat hukuman Annas Maamun dari enam tahun penjara menjadi tujuh tahun penjara serta kewajiban membayar denda Rp 200 juta. Hukumannya ditambah enam bulan kurungan setelah permohonan kasasinya ditolak.

Perilaku Oknum

Dalam kajiannya beberapa waktu lalu, KPK memetakan penyebab suap dan korupsi di sektor industri sawit akibat belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. “Sehingga rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktik tindak pidana korupsi,” ujar Febri.

Ia menjelaskan, dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Kondisi ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia.

Kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin lahan seluas 4,69 juta hektare.

Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut.

Di satu sisi, mesti diakui bahwa masih ada kekurangan dalam tata kelola sawit sehingga ada celah untuk korupsi, tidak adil bila karena perilaku segelintir oknum, lantas memberikan label buruk pada industri sawit yang saat ini terbukti menjadi sumber devisa nonmigas terbesar bagi Indonesia. Lihat saja, nilai ekspor crude palm oil (CPO) pada 2017 tercatat US$ 22,97 miliar atau sekitar Rp 298,61 triliun.

Hampir semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatat kenaikan permintaan. Nilai itu meningkat 26% dibandingkan dengan 2016, yang mencapai US$ 18,22 miliar. Nilai ekspor pada 2017 merupakan yang tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.

Indonesia bukan negeri yang hendak menghancurkan bumi demi uang. Sawit adalah tanaman yang cocok dengan iklim dan tanah di Indonesia. Jika kemudian ada yang merusak atau dianggap merusak dalam tata kelolanya, sikap kita, tidak harus membakar lumbung padi hanya untuk menangkap tikus. Dalam hidup, baik dan buruk seperti dua sisi mata uang.

Kini, hambatan yang membelit industri ini harus segera dibenahi. Pemerintah dan pelaku usaha industri sawit mesti bekerja sama, terutama menyingkirkan oknum yang merusak citra positif industri sawit. Berikan insentif kepada yang baik, beri hukuman tegas dan berat kepada oknum yang melakukan pelanggaran.

Para pelaku industri sawit sangat sadar, investasi yang sudah ditanamkan di industri sawit tidak kecil. Jadi, mereka tahu betapa besar risikonya jika mereka berani melanggar aturan.

Indonesia juga sudah mengawasi kualitas pengelolaan industri sawit melalui sistem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Indonesia berkontribusi sebesar 58% dalam produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) di seluruh dunia. Saat ini produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang telah mendapat sertifikat RSPO secara global mencapai 12,15 juta ton, setara dengan 17% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia.

Jadi, mari dukung industri sawit di Tanah Air.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


fourteen − 10 =