Paspor Sudah Distempel dan Tinggal Naik Pesawat, Ternyata Fredrich Yunadi Masuk Daftar Cekal

Source : Wartakota

 

Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto, dicegah bepergian ke luar negeri oleh pihak Imigrasi, berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencegahan dilakukan terkait keterangan Fredrich yang masih dibutuhkan oleh KPK dalam perkara yang sedang diselidiki.

Penyelidikan tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka Setya Novanto.

Kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, menilai adanya tindakan dari pihak Imigrasi yang sewenang-wenang dalam menetapkan Fredrich dicegah ke luar negri.

Sapriyanto mengungkapkan, kliennya pada 18 Desember 2017 berencana pergi ke Kanada, mengunjungi anaknya yang sedang kuliah di sana.

“Tanggal 14 Desember, berarti empat hari sebelumnya, Pak Yunadi mendatangi Wakil Direktur Wasdakim (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian). Dia ingin tanya, nama dia masuk daftar cekal enggak? Karena kan dia pengacara, dia punya intuisi kan? Ujar Sapriyanto ketika dihubungi Wartakotalive, Rabu (10/1/2018).

“Jangan-jangan saya mau ke luar negeri nih, jangan sampai dipermalukan nih. Oleh Wakil Direktur Wasdakim dibukalah, dilihat sistemnya melalui komputer, ternyata nama Pak Fredrich tidak ada dalam daftar cekal,” sambungnya.

Sapriyanto menceritakan, ketika Fredrich tiba di bandara dan melakukan proses di Imigrasi, tidak ada pelarangan dan paspornya pun mendapatkan stempel dari pihak Imigrasi.

“Dalam perjalanan menuju ke gate, dia dikejar oleh orang stempel tadi. Dia katakan bapak diminta kembali, karena bapak ternyata masuk dalam daftar cekal. Kan aneh,” tutur Sapriyanto.

Adanya tindakan sewenang-wenang, dilihat Sapriyanto dalam penandatanganan surat pencekalan terhadap kliennya oleh Direktur Wasdakim.

“Ditandatangani oleh Direktur Wasdakim. Padahal waktu komunikasi dengan Pak Fredrich, wakil direktur mengatakan direktur sedang di Solo sampai 21 Desember. Kok bisa tanda tangan dia? Berarti di sini ada kesalahan prosedur,” papar Sapriyanto.

Dirinya juga mengaku tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada kliennya oleh pihak Imigrasi, terkait pencekalan tersebut.

“Dalam waktu tujuh hari sudah harus memberitahukan kepada orang yang bersangkutan bahwa Anda dicegah, tidak boleh bepergian ke luar negeri, atas permintaan KPK. Dia (Imigrasi) tidak pernah melakukan ini,” ucap Sapriyanto.

Source :

wartakota

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


4 × five =