Papua, wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu, seolah tidak pernah berhenti bergolak. Konflik dan kekerasan sepertinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah perjalanannya. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Tiga puluh satu pekerja PT. Isaka Karya yang tengah membangun jembatan di Distrik Yali, Kabupaten Nduga, Papua ditembak mati pada hari Minggu, 2 Desember lalu.
Kuat dugaan pelaku pembantaian itu adalah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok sipil bersenjata di Papua yang kerap dipersepsikan sebagai organisasi separatis. Konon, para pekerja itu ditembaki lantaran merekam aktivitas upacara peringatan hari kelahiran OPM yang diperingati saban 1 Desember.
Peristiwa ini tentunya kian menambah panjang daftar aksi kekerasan berlatar isu separatisme di Papua. Sebelumnya, kita kerap disuguhi cerita ihwal penembakan kelompok bersenjata yang menyasar karyawan PT. Freeport Indonesia. Kondisi itu, harus diakui hanyalah salah satu sisi dari bagaimana rantai kekerasan terjai di Bumi Papua.
Di sisi lain, kita juga tidak dapat begitu saja menutup mata pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri terhadap masyarakat sipil Papua. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan umumnya tidak terekspose oleh media dan nyaris tidak tersentuh hukum.
Pemerintah pusat selama ini terkesan lebih memilih menyelesaikan konflik separatisme di Papua dengan pendekatan militeristik. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah pasukan TNI dan Polri di Papua termasuk paling banyak dibanding daerah lain. Di lapangan, pendekatan militeristik dalam merespons isu separatisme ini justru memunculkan masalah baru. Kekerasan fisik, penculikan, bahkan pembunuhan masyarakat sipil oleh aparat keamanan terjadi nyaris setiap minggu tanpa pernah diungkap ke publik.
Realitas multidimensi
Pendekatan militeristik dalam merespons gerakan separatisme di Papua tidak pelak melahirkan apa yang disebut oleh pakar studi konflik Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan. Dalam bukunya The Spiral of Vioelence, Camara menyebut bahwa kekerasan merupakan realitas multidimensi yang tidak pernah berdiri sendiri.
Kekerasan, lanjut Camara, beroperasi dalam jejaring ruang sosial yang saling mempengaruhi. Bentuk kekerasan bisa bermacam-macam, mulai kekerasan personal, institusional sampai struktural. Pelakunya pun beragam, dari individu, kelompok bahkan negara.
Kondisi ketika konflik sosial-politik diselesaikan dengan pendekatan represif yang lantas melahirkan dendam dan kekerasan baru itulah yang disebut Camara sebagai spiral kekerasan. Dalam amatan Camara, spiral kekerasan umumnya terjadi dalam tiga fase.
Pertama, fase ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik yang berakumulasi dalam kondisi sub-human. Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yakni elit yang jumlahnya sedikit namun dominan dan masyarakat umum yang jumlahnya banyak namun memiliki posisi subordinat. Kondisi sub-human inilah yang melatari munculnya kecemburuan sosial dan menjadi embrio lahirnya perlawanan.
Kedua, fase pemberontakan. Yakni ketika kondisi sub-human yang diwarnai berbagai tekanan sosial, alienasi bahkan dehumanisasi tidak lagi dapat ditolerir dan bereskalasi menjadi suatu kekuatan untuk melawan. Kekerasan struktural umumnya mendorong lahirnya gerakan protes, perlawanan, bahkan pemberontakan yang menjustifikasi cara-cara kekerasan.
Ketiga, fase represi negara. Yakni ketika negara sebagai pemegang otoritas paling tinggi merespons gerakan perlawanan sosial dengan mengerahkan kekuatan militer dan cara-cara represif. Boleh jadi, tujuan negara meredam perlawanan sosial dengan cara militeristik-represif adalah untuk melindungi keutuhan bangsa dan negara. Namun, tanpa disadari tindakan represif itu justru membuat rantai kekerasan kian panjang dan sukar diputus.
Kekerasan berlatar isu separatisme di Papua memperlihatkan bagaimana konsep spiral kekerasan tersebut beroperasi. Peristiwa penembakan 31 pekerja yang terjadi beberapa hari lalu hanyalah satu simpul dari rangkaian spiral kekerasan yang panjang dan ruwet.
Akar sejarah kekerasan yang melibatkan masyarakat sipil Papua dan pemerintah Indonesia sudah tumbuh sejak terjadinya proses integrasi paksa Papua menjadi wilayah Indonesia. Proses jajak pendapat yang tidak transparan dan diwarnai dengan tindakan represif dari militer Indonesia menimbulkan semacam trauma psikis bagi masyarakat Papua.
Kondisi itu lantas berkait-kelindan dengan perlakuan tidak adil pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. Di era pemerintahan Suharto yang bercorak sentralistik, Papua yang dikenal akan kekayaan alamnya hanya berperan layaknya sapi perah bagi pemerintah pusat.
Melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967, rezim Suharto menggadaikan bumi Papua dengan seluruh kekayaan alamnya pada perusahaan asing. UU PMA yang merupakan hasil kongkalikong antara rezim Suharto dan para pemilik modal asing menjadi semacam karpet merah bagi masuknya perusahaan asing, terutama Freeport Mc. Moran ke Papua.
Sejak itulah, cerita tentang kenestapaan masyarakat Papua dimulai. Kekayaan alam dikeruk. Keuntungan mengalir ke perusahaan asing, pemerintah pusat serta lingkaran kekuasaan di sekelilingnya yang ikut menikmati persekongkolan busuk tersebut. Sebaliknya, masyarakat Papua dipaksa hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, menghadapi perlakuan represif militer dan dibayangi stereotipe diskriminatif.
Mekanisme alternatif
Bergulirnya era Reformasi yang sekaligus menandai bergesernya pola pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik memberi secercah harapan pada masyarakat Papua. Kebijakan otonomi khusus yang ditopang anggaran triliunan rupiah cukup memberi angin segar. Belakangan, pemerintahan Joko Widodo pun gencar membangun berbagai macam infrastruktur di tanah Papua.
Sayangnya, perspektif pemerintah dalam menyelesaikan problem separatisme tampaknya belum beranjak dari cara-cara lama. Pengerahan kekuatan militer dan cara-cara represif tetap dilanggengkan hingga saat ini. Ada semacam hubungan yang sukar dijelaskan antara isu separatisme dan militerisme. Secara tersirat, muncul kesan militer justru menangguk keuntungan dari langgengnya gerakan separatis di Papua. Situasi itu kian rumit ketika anasir kepentingan asing ikut bermain di dalamnya.
Terus berlanjutnya kekerasan dan pelanggaran HAM seharusnya membuat pemerintah sadar bahwa mekanisme militeristik-represif justru kontraproduktif terhadap upaya mengurai simpul persoalan di Papua. Pemerintah idealnya mulai membuka diri terhadap berbagai alternatif penyelesaian persoalan di Papua. Salah satunya adalah membuka kemungkinan untuk mengajak kelompok separatis berunding.
Keberhasilan pemerintah melakukan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) patut menjadi inspirasi. Mekanisme perundingan dalam menyelesaikan konflik terkait separatisme agaknya jauh lebih bermartabat dan manusiawi ketimbang mengedepankan cara-cara militeristik yang abai pada prinsip hak asasi manusia.
Tidak kalah penting dari itu, pemerintah harus berupaya serius menyelesaikan problem paling substansial masyarakat Papua. Diperlukan tidak hanya retorika dan niat baik, namun kebijakan nyata untuk mengurai simpul-simpul persoalan ketimpangan ekonomi, sosial, politik dan hukum yang selama ini kadung menjadi alat untuk menjustifikasi aksi-aksi separatisme.
