• Latest
  • Trending
Papua, separatisme dan spiral kekerasan

Papua, separatisme dan spiral kekerasan

Desember 6, 2018
Ide Swasembada Pangan Jokowi dan Prabowo Dinilai Kuno

Ide Swasembada Pangan Jokowi dan Prabowo Dinilai Kuno

Februari 18, 2019
Analisis gestur Jokowi-Prabowo, debat damai walau tegang

Analisis gestur Jokowi-Prabowo, debat damai walau tegang

Februari 18, 2019
Hasto Soal Jokowi Dituding Pakai Earpiece Saat Debat: Jangan Cari Kambing Hitam

Hasto Soal Jokowi Dituding Pakai Earpiece Saat Debat: Jangan Cari Kambing Hitam

Februari 18, 2019
Bhinneka Gandeng Lazada, Targetkan Pertumbuhan 40%

Bhinneka Gandeng Lazada, Targetkan Pertumbuhan 40%

Februari 18, 2019
Buntut Unicorn, Tim Jokowi Curiga Prabowo Tak Paham Ekonomi Digital

Buntut Unicorn, Tim Jokowi Curiga Prabowo Tak Paham Ekonomi Digital

Februari 18, 2019
Jokowi: Saya Kerap ke Kampung Nelayan

Jokowi: Saya Kerap ke Kampung Nelayan

Februari 17, 2019
Terdengar Ledakan di Lokasi Debat Capres

Terdengar Ledakan di Lokasi Debat Capres

Februari 17, 2019
Saksi Ledakan di Lokasi Nobar: Ada Asap Putih

Saksi Ledakan di Lokasi Nobar: Ada Asap Putih

Februari 17, 2019
Visi-misi, Jokowi Angkat Pembangunan Desa dan Penurunan Impor

Visi-misi, Jokowi Angkat Pembangunan Desa dan Penurunan Impor

Februari 17, 2019
Ungkap Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo, Jokowi Ngaku Tak Serang Personal

Ungkap Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo, Jokowi Ngaku Tak Serang Personal

Februari 17, 2019
Priyo Budi Jamin Prabowo Tak Bicara Politik di Masjid

Priyo Budi Jamin Prabowo Tak Bicara Politik di Masjid

Februari 17, 2019
Prabowo soal Ledakan di Parkir Timur: Petasan, Kalian Jangan Besar-besarin!

Prabowo soal Ledakan di Parkir Timur: Petasan, Kalian Jangan Besar-besarin!

Februari 17, 2019
Senin, Februari 18, 2019
Surat Rakyat
No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Refugee Crisis
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Fashion
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Recipes
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Refugee Crisis
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Fashion
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Recipes
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Surat Rakyat
No Result
View All Result

Papua, separatisme dan spiral kekerasan

Desember 6, 2018
in Crime, Featured, Indonesia News, Local News, Military, National Security, Politics
0
Home Crime
Post Views: 59

 

Papua, wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu, seolah tidak pernah berhenti bergolak. Konflik dan kekerasan sepertinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah perjalanannya. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Tiga puluh satu pekerja PT. Isaka Karya yang tengah membangun jembatan di Distrik Yali, Kabupaten Nduga, Papua ditembak mati pada hari Minggu, 2 Desember lalu.

Kuat dugaan pelaku pembantaian itu adalah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok sipil bersenjata di Papua yang kerap dipersepsikan sebagai organisasi separatis. Konon, para pekerja itu ditembaki lantaran merekam aktivitas upacara peringatan hari kelahiran OPM yang diperingati saban 1 Desember.

Peristiwa ini tentunya kian menambah panjang daftar aksi kekerasan berlatar isu separatisme di Papua. Sebelumnya, kita kerap disuguhi cerita ihwal penembakan kelompok bersenjata yang menyasar karyawan PT. Freeport Indonesia. Kondisi itu, harus diakui hanyalah salah satu sisi dari bagaimana rantai kekerasan terjai di Bumi Papua.

Di sisi lain, kita juga tidak dapat begitu saja menutup mata pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri terhadap masyarakat sipil Papua. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan umumnya tidak terekspose oleh media dan nyaris tidak tersentuh hukum.

Pemerintah pusat selama ini terkesan lebih memilih menyelesaikan konflik separatisme di Papua dengan pendekatan militeristik. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah pasukan TNI dan Polri di Papua termasuk paling banyak dibanding daerah lain. Di lapangan, pendekatan militeristik dalam merespons isu separatisme ini justru memunculkan masalah baru. Kekerasan fisik, penculikan, bahkan pembunuhan masyarakat sipil oleh aparat keamanan terjadi nyaris setiap minggu tanpa pernah diungkap ke publik.

Realitas multidimensi

Pendekatan militeristik dalam merespons gerakan separatisme di Papua tidak pelak melahirkan apa yang disebut oleh pakar studi konflik Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan. Dalam bukunya The Spiral of Vioelence, Camara menyebut bahwa kekerasan merupakan realitas multidimensi yang tidak pernah berdiri sendiri.

Kekerasan, lanjut Camara, beroperasi dalam jejaring ruang sosial yang saling mempengaruhi. Bentuk kekerasan bisa bermacam-macam, mulai kekerasan personal, institusional sampai struktural. Pelakunya pun beragam, dari individu, kelompok bahkan negara.

Kondisi ketika konflik sosial-politik diselesaikan dengan pendekatan represif yang lantas melahirkan dendam dan kekerasan baru itulah yang disebut Camara sebagai spiral kekerasan. Dalam amatan Camara, spiral kekerasan umumnya terjadi dalam tiga fase.

Pertama, fase ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik yang berakumulasi dalam kondisi sub-human. Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yakni elit yang jumlahnya sedikit namun dominan dan masyarakat umum yang jumlahnya banyak namun memiliki posisi subordinat. Kondisi sub-human inilah yang melatari munculnya kecemburuan sosial dan menjadi embrio lahirnya perlawanan.

Kedua, fase pemberontakan. Yakni ketika kondisi sub-human yang diwarnai berbagai tekanan sosial, alienasi bahkan dehumanisasi tidak lagi dapat ditolerir dan bereskalasi menjadi suatu kekuatan untuk melawan. Kekerasan struktural umumnya mendorong lahirnya gerakan protes, perlawanan, bahkan pemberontakan yang menjustifikasi cara-cara kekerasan.

Ketiga, fase represi negara. Yakni ketika negara sebagai pemegang otoritas paling tinggi merespons gerakan perlawanan sosial dengan mengerahkan kekuatan militer dan cara-cara represif. Boleh jadi, tujuan negara meredam perlawanan sosial dengan cara militeristik-represif adalah untuk melindungi keutuhan bangsa dan negara. Namun, tanpa disadari tindakan represif itu justru membuat rantai kekerasan kian panjang dan sukar diputus.

Kekerasan berlatar isu separatisme di Papua memperlihatkan bagaimana konsep spiral kekerasan tersebut beroperasi. Peristiwa penembakan 31 pekerja yang terjadi beberapa hari lalu hanyalah satu simpul dari rangkaian spiral kekerasan yang panjang dan ruwet.

Akar sejarah kekerasan yang melibatkan masyarakat sipil Papua dan pemerintah Indonesia sudah tumbuh sejak terjadinya proses integrasi paksa Papua menjadi wilayah Indonesia. Proses jajak pendapat yang tidak transparan dan diwarnai dengan tindakan represif dari militer Indonesia menimbulkan semacam trauma psikis bagi masyarakat Papua.

Kondisi itu lantas berkait-kelindan dengan perlakuan tidak adil pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. Di era pemerintahan Suharto yang bercorak sentralistik, Papua yang dikenal akan kekayaan alamnya hanya berperan layaknya sapi perah bagi pemerintah pusat.

Melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967, rezim Suharto menggadaikan bumi Papua dengan seluruh kekayaan alamnya pada perusahaan asing. UU PMA yang merupakan hasil kongkalikong antara rezim Suharto dan para pemilik modal asing menjadi semacam karpet merah bagi masuknya perusahaan asing, terutama Freeport Mc. Moran ke Papua.

Sejak itulah, cerita tentang kenestapaan masyarakat Papua dimulai. Kekayaan alam dikeruk. Keuntungan mengalir ke perusahaan asing, pemerintah pusat serta lingkaran kekuasaan di sekelilingnya yang ikut menikmati persekongkolan busuk tersebut. Sebaliknya, masyarakat Papua dipaksa hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, menghadapi perlakuan represif militer dan dibayangi stereotipe diskriminatif.

Mekanisme alternatif

Bergulirnya era Reformasi yang sekaligus menandai bergesernya pola pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik memberi secercah harapan pada masyarakat Papua. Kebijakan otonomi khusus yang ditopang anggaran triliunan rupiah cukup memberi angin segar. Belakangan, pemerintahan Joko Widodo pun gencar membangun berbagai macam infrastruktur di tanah Papua.

Sayangnya, perspektif pemerintah dalam menyelesaikan problem separatisme tampaknya belum beranjak dari cara-cara lama. Pengerahan kekuatan militer dan cara-cara represif tetap dilanggengkan hingga saat ini. Ada semacam hubungan yang sukar dijelaskan antara isu separatisme dan militerisme. Secara tersirat, muncul kesan militer justru menangguk keuntungan dari langgengnya gerakan separatis di Papua. Situasi itu kian rumit ketika anasir kepentingan asing ikut bermain di dalamnya.

Terus berlanjutnya kekerasan dan pelanggaran HAM seharusnya membuat pemerintah sadar bahwa mekanisme militeristik-represif justru kontraproduktif terhadap upaya mengurai simpul persoalan di Papua. Pemerintah idealnya mulai membuka diri terhadap berbagai alternatif penyelesaian persoalan di Papua. Salah satunya adalah membuka kemungkinan untuk mengajak kelompok separatis berunding.

Keberhasilan pemerintah melakukan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) patut menjadi inspirasi. Mekanisme perundingan dalam menyelesaikan konflik terkait separatisme agaknya jauh lebih bermartabat dan manusiawi ketimbang mengedepankan cara-cara militeristik yang abai pada prinsip hak asasi manusia.

Tidak kalah penting dari itu, pemerintah harus berupaya serius menyelesaikan problem paling substansial masyarakat Papua. Diperlukan tidak hanya retorika dan niat baik, namun kebijakan nyata untuk mengurai simpul-simpul persoalan ketimpangan ekonomi, sosial, politik dan hukum yang selama ini kadung menjadi alat untuk menjustifikasi aksi-aksi separatisme.

Source :

Beritagar

Tags: Bumi CenderawasihDom Helder CamaraGAMGerakan Aceh MerdekaHak Asasi ManusiaHAM
ShareTweetShare
Next Post
Belum Dapat Sumbangan, Sandi Pastikan Kampanye Tetap Berjalan

Belum Dapat Sumbangan, Sandi Pastikan Kampanye Tetap Berjalan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 + four =

Translate

Our Latest Podcasts

  • No items

More News

Ide Swasembada Pangan Jokowi dan Prabowo Dinilai Kuno

Ide Swasembada Pangan Jokowi dan Prabowo Dinilai Kuno

Februari 18, 2019
Analisis gestur Jokowi-Prabowo, debat damai walau tegang

Analisis gestur Jokowi-Prabowo, debat damai walau tegang

Februari 18, 2019
Hasto Soal Jokowi Dituding Pakai Earpiece Saat Debat: Jangan Cari Kambing Hitam

Hasto Soal Jokowi Dituding Pakai Earpiece Saat Debat: Jangan Cari Kambing Hitam

Februari 18, 2019
Bhinneka Gandeng Lazada, Targetkan Pertumbuhan 40%

Bhinneka Gandeng Lazada, Targetkan Pertumbuhan 40%

Februari 18, 2019
Buntut Unicorn, Tim Jokowi Curiga Prabowo Tak Paham Ekonomi Digital

Buntut Unicorn, Tim Jokowi Curiga Prabowo Tak Paham Ekonomi Digital

Februari 18, 2019
  • About Us
  • Creative Commons
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Contact Us

Topik

Ikuti Kami

Tentang Kami

Suratrakyat.com is part of the Surat Rakyat Media Group LLC, which delivers daily news around the globe. ​

© 2011 Surat Rakyat

No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Refugee Crisis
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Fashion
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Recipes
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011 Surat Rakyat