Menjejak Tanda Kekalahan Prabowo

Dinamika menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 semakin memanas. Publik mencatat, pukulan bertubi justru mengena telak ke calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay

 

Dinamika menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 semakin memanas. Publik mencatat, pukulan bertubi justru mengena telak ke calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Pukulan yang berpotensi menjatuhkan tingkat elektabilitas pasangan oposisi itu.

Yang terbaru adalah kasus pidato Prabowo yang dipandang banyak pihak begitu tendesius dan menghina satu daerah tertentu. Setelah melakukan berbagai akrobat penyangkalan, akhirnya mantan Danjen Kopassus itu meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung.

Sebagaimana disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, Prabowo dalam sebuah kesempatan pidato peresmian kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mencoba untuk melemparkan lelucon, dengan penyebut istilah “tampang Boyolali” tidak bakal boleh masuk hotel-hotel yang memakai nama asing di Jakarta. Lelucon yang ditanggapi sebagai penghinaan terhadap penduduk asal Boyolali.

Walaupun telah meminta maaf, tetap saja isu ini menjadi pukulan telak bagi kubu Prabowo-Sandiaga. Apalagi publik juga mencatat lelucon yang menghina ini tak lama setelah kubu oposisi melakukan blunder yang tak kalah parah, meski Prabowo sudah menyampaikan maaf kepada publik terkait kebohongan Ratna Sarumpaet soal pengeroyokan di Bandung.

Prabowo minta maaf karena telah menyampaikan informasi kebohongan yang dilakukan Ratna. “Ibu Ratna Sarumpaet mengaku kepada kami dianiaya. Dan kami lihat sendiri dan waktu itu sudah beredar foto seperti itu kami merasa sangat terusik, sangat khawatir. Dan karena itu kami menyampaikan jumpa pers,” kata Prabowo ketika itu.

Namun, seperti yang disaksikan khalayak luas, ternyata apa yang disampaikan Ratna Sarumpaet tak lebih dari intrik politik belaka. Prabowo pun berkelit dengan mengutarakan rasa bersyukurnya bahwa kabar penganiayaan itu tidak terjadi, hanya bohong belaka. Dia pun menyatakan Ratna yang selama ini dia kenal adalah pembela rakyat kecil.

Apakah kedua blunder tersebut telah cukup menjatuhkan elektabilitas Prabowo-Sandi dalam pilpres mendatang?

Tak ada yang tahu secara pasti. Namun, sebelum publik mencerna lebih jauh, telah muncul pula berita terkait survei. Hasil survei elektabilitas parpol yang dilakukan oleh Indopolling Network mengungkap peringkat elektabilitas partai di Jawa Barat. Hasilnya, posisi tiga teratas ditempati PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sebagaimana diketahui, pada pemilu 2014, Gerindra dan PKS mendominasi wilayah barat Pulau Jawa ini.

“PDIP masih unggul dengan elektabilitas sebesar 19,5 persen. Disusul Gerindra 13,8 persen. Golkar berada di urutan ketiga dengan elektabilitas sebesar 9,2 persen,” begitu penuturan Direktur Indopolling Wempy Hadir dalam pemaparan survei terbarunya di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Survei dilakukan pada 9-15 Oktober 2018 dengan mengajukan pertanyaan spontan mengenai top of mind responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error sebesar kurang-lebih 2,8%.

Menurut Wempy, PDIP unggul di wilayah utara dan timur Jabar, sedangkan Gerindra menguasai wilayah barat Jabar. “Untuk Jabar selatan dan Jabar tengah menjadi pertempuran antara PDIP dan Gerindra,” imbuhnya.

Tergambar dalam survei, angka responden yang belum menentukan pilihan juga terbilang banyak. Indopolling mencatat 32,5 persen responden menyatakan rahasia atau belum menentukan pilihan.

Dengan fakta itu jugalah, banyak pihak masih menaruh keraguan atas sahihnya peta kekuatan PDIP di Jawa Barat. Di sisi lain, publik seolah juga kembali harus mendapati pemaparan informasi beruntun yang ujung-ujungnya memperkuat posisi petahana. Dengan kata lain, masih ada harapan bagi kubu oposisi.

Akan tetapi, ditengah harapan yang meninggi, turbulensi yang menimpa Capres Nomor 02 rupanya tak berhenti sampai disana. Sebuah peristiwa yang lebih menohok datang menghampiri benak publik tanah air.

Adalah bergabungnya advokat kondang sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, ke kubu Jokowi-Ma’ruf sebagai penasihat hukum pasangan tersebut. Yang menarik, beberapa waktu lalu ia membenarkan adanya ajakan Prabowo-Sandiaga untuk bergabung dalam tim pemenangan. Ajakan itu, kata dia, terjadi sekitar tiga bulan lalu langsung dari Sandiaga dan Waketum Partai Gerindra, Ferry Juliantono.

“Saya katakan, kami PBB dulu sudah pernah bantu Pak Prabowo ya, kita sudah bantu Pak Sandi maju pilgub DKI Jakarta sebagai wagub. Kami punya kepentingan juga nih kita berhasil lolos empat persen ke dalam DPR,” ungkapnya. “Jadi kalau kami membantu Pak Prabowo-Pak Sandi apa yang sebaliknya bisa dibantu oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi kepada kami, tetapi tidak ada jawaban.”

Menurut Yusril, seharusnya dalam koalisi ada timbal balik yang sesuai. Pasalnya, ia akan meluangkan banyak waktu untuk memenangkan Prabowo-Sandi. “Kalau saya diminta menjadi tim suksesnya Pak Prabowo-Pak Sandi saya kan akan all out siang malam mengkampanyekan Pak Prabowo-Pak Sandi, tetapi harus diingat saya juga jadi caleg di Jakut. Kan bakal habis waktu saya untuk kampanye Pak Prabowo-Pak Sandi,” ujarnya.

Dia menilai, Prabowo sebagai pimpinan koalisi seharusnya berbicara dengan semua partai koalisinya untuk bisa sama-sama memenangi pemilihan legislatif dan pilpres bersamaan. Hal itu, kata dia, baru disebut sebagai timbal balik.

“Semua partai koalisi bisa masuk ke parlemen itu baru namanya kita saling berkerja sama, tetapi kalau cuma kami diminta bantu bapak, bapak nggak mau bantu kami, bagaimana jadinya. Tentu tidak pernah ada jawaban waktu itu jawaban Pak Sandi dan Pak Ferry ya nanti kami akan bicarakan sama Pak Prabowo, tetapi sampai hari ini tidak pernah ada jawaban,” ucapnya.

Pernyataan Yusril ini pun mengagetkan banyak pihak. Sebagai salah satu partai yang all out bersikap oposan terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PBB punya “market pemilih” tersendiri, terutama di kalangan muslim di Sumatera dan Jawa. Jika ketua umumnya saja sudah memilih untuk bergabung dengan Jokowi, tak salah bila publik berpendapat bahwa gerbong anggotanya juga akan ikut merapat.

Dengan bergabungnya Yusril ke kubu petahana sekaligus memperkuat persepsi bahwa kubu nomor urut 2 adalah pihak yang sangat antiterhadap kaum muslim Tanah Air. Dan kesan ini akan sangat bermanfaat sekali dalam pilpres 2019. Seperti itukah yang akan terjadi? Hanya waktu yang bisa membuktikan.

Source :

Citizendaily

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


7 − four =