Menakar Pangkalan Militer di Papua

Australia dan Amerika Serikat (AS) merencanakan kerja sama pembangunan pangkalan angkatan laut (AL) gabungan di Pulau Manus.

Foto : Puspen TNI

 

Australia dan Amerika Serikat (AS) merencanakan kerja sama pembangunan pangkalan angkatan laut (AL) gabungan di Pulau Manus. Kedua negara mengklaim, rencana ini didasarkan atas permintaan Papua Nugini.

Pernyataan kedua negara muncul setelah AS dan Cina terlibat ketegangan selama KTT APEC di Papua Nugini, Sabtu (17/11). Wakil Presiden AS, Mike Pence, menuduh Beijing telah melakukan diplomasi jebakan utang, sebaliknya Presiden Cina, Xi Jinping, memperingatkan AS tentang aksi proteksionisme yang dilakukan negeri adidaya itu.

Pembangunan pangkalan AL itu dilakukan ketika AS, Cina, dan Australia saling bersaing mendapatkan pengaruh di Papua Nugini dan negara-negara di kawasan Pasifik. Seorang analis mengatakan, pangkalan AL di Manus akan mendorong pasukan AS lebih jauh ke selatan Pasifik daripada yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan kesepakatan itu, Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, telah mengatakan bahwa armada kapal AL Australia mungkin akan ditempatkan secara permanen di Lombrum.

Keputusan ini tentu menjadi menarik. Bukan apa-apa, adalah fakta bahwa dalam beberapa tahun belakangan, investasi Cina adalah yang terbesar di tetangga barat Indonesia ini.

Pendapat bermunculan dari berbagai pengamat. Salah satunya mengaitkan dengan kian mesranya hubungan Cina dengan Indonesia. Tak ketinggalan, peristiwa menarik pada Desember 2017, ketika empat pesawat Rusia yang mengangkut 110 personel militernya mendarat di Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Selasa (5/12/2017).

Empat pesawat tersebut terdiri atas dua pesawat angkut jenis Ilyushin-76/78813 dan Ilyushin -76/78810, serta dua bomber Tupolev TU-95 MS yang merupakan jenis pesawat pengebom strategis bermesin turboprop empat yang memiliki panjang 46,2 meter dan sayap 50,10 meter. Komandan Lanud Manuhua, Kolonel PNB Fajar Adriyanto, mengungkapkan bahwa keempat pesawat dengan 110 personel itu diterima langsung beberapa pejabat TNI AU yang ada di Biak.

Fajar menjelaskan, kedatangan pesawat Rusia tersebut untuk melaksanakan misi navigation exercises atau latihan penentuan kedudukan dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta dan juga untuk wisata alam di Indonesia, khususnya di Biak. Pihak Rusia mengklaim, pemilihan Kabupaten Biak sebagai lokasi titik akhir navigasi merupakan hasil kajian staf ahli Mabes TNI dan Rusia. Ini merupakan program kerja staf Mabes TNI dan Mabes AU.

Menurut pihak TNI ketika itu, dua pesawat bomber ini datang tanpa dilengkapi amunisi dan kamera intai, jadi murni hanya terbang navigasi. Terbang navigasi adalah terbang dari poin ke poin dengan mengandalkan ketepatan koordinat yang tidak melenceng arahnya dengan melewati spesifik daratan dan lautan serta mencoba pertama kali untuk terbang melintas garis khatulistiwa. Untuk misi penerbangan ke sini tidak ada unsur ancaman ataupun misi lain.

Sementara itu, publik juga mengetahui bahwa pihak AS melalui perusahaan minyaknya ExxonMobil telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Papua Nugini. ExxonMobil tak sendiri, ikut juga dalam perjanjian itu adalah perusahaan minyak Perancis, Total EP, serta perusahaan minyak AS lainnya, Oil Search. Keempat pihak bersepakat untuk mulai menggarap Proyek LNG Papua. Perjanjian gas yang diusulkan diharapkan akan diselesaikan pada kuartal pertama 2019.

Total EP adalah operator ladang onshore Elk dan Antelope, dan merupakan pemegang saham terbesar PRL-15 dengan bagian 31,1%, bersama mitra ExxonMobil (28,3%) dan Oil Search (17,7%), dan Papua Nugini sebesar 22,5%. Proyek LNG Papua akan mencakup dua LNG train sebesar 2,7 MTPA masing-masing dan bakal dikembangkan bersinergi dengan fasilitas proyek LNG milik Papua Nugini yang telah ada. Total dan mitranya telah setuju untuk meluncurkan tahap pertama dari studi teknik proyek ini.

Bagi Indonesia, keinginan AS tidaklah menyalahi aturan internasional mengingat AS juga punya investasi yang tak sedikit di tanah Papua yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, adalah fakta bila ternyata Indonesia telah dikepung 13 pangkalan militer AS yang berada di negara-negara sekutu AS.

Pernyataan ini datang dari pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, beberapa waktu lalu. Menurut Connie, pangkalan AS berada di Pulau Christmas, Pulau Cocos, Darwin, Guam, Filipina, Malaysia, Vietnam, Kepulauan Andaman, Nicobar, dan juga Singapura.

Namun, Departemen Pertahanan AS pernah membantah keberadaan pangkalan militer di Singapura. Menurut mereka, yang ada hanyalah Komando Pusat Logistik Pasifik Barat dan Pusat Angkatan Laut Regional Singapura. Keduanya terletak di Pelabuhan Singapura di Sembawang.

Sementara itu, AS telah mengirim 2.500 personel marinir ke Darwin sejak 2014. Di antaranya ditempatkan di Pulau Cocos, yang dekat dengan perairan Indonesia. Pada Maret 2012, Komandan Gugus Pasifik Korps Marinir AS, Letnan Jenderal Duane Thiessen, mengklaim bahwa Marinir AS akan hanya berkekuatan satu kompi atau sekitar 250 personel, tetapi jumlahnya ditambah secara bertahap, menjadi satu divisi atau sekitar 2.500 personel hingga 2014.

Pernyataan Thiessen “diperlunak” Duta Besar AS untuk Indonesia ketika itu, Scott Marciel. Menurutnya, Darwin bukan pangkalan militer karena Indonesia merupakan negara sahabat dan AS ingin membangun hubungan yang lebih bersifat kemitraan dengan Indonesia.

Masih menurut Marciel, penempatan pasukan marinir di Darwin merupakan bagian dari rotasi personel marinir dari Okinawa, Jepang, yang merupakan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik. Terdapat lebih dari 18 ribu personel marinir menurut data Departemen Pertahanan AS.

Selain di Australia, posisi militer AS juga terdapat di Kepualauan Diego Garcia, yang berada di tengah Samudera Hindia dengan kekuatan sekitar 500 personel. Sebagian besar AL dan sedikit AU. Lokasi terdekat lainnya adalah Filipina, yang dianggap sebagai koloni abadi AS. Menurut data Departemen Pertahanan AS, pada 2012 terdapat sekitar 130 personel maritim di Filipina.

Menanggapi rencana pangkalan AS di Papua Nugini, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Indonesia pun disebutnya harus menyikapi dengan membangun fasilitas serupa di Papua.

Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia. “Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar,” ujar Muradi.

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia. “Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama Cina. Jadi memang kalau membangun [pangkalan militer] itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh-jauh hari,” tambahnya.

Sejauh ini, Muradi bilang, Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu yang menjadi ancaman.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


two × one =