KPK vs Kepala Daerah, Operasi Tangkap Tangan Tak Berikan Efek Jera

Foto : ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16.

 

Seperti tak jera, lagi-lagi kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang tahun 2018 ini sudah 18 kepala daerah yang tertangkap KPK dengan kasus beragam. Pekan lalu, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, tertangkap tangan KPK. Sunjaya diduga terlibat dalam dugaan praktik suap jual beli jabatan di wilayah Cirebon.

Entah para kepala daerah tersebut tak belajar atau tak tahu bahwa sudah banyak pendahulunya yang terjerat kasus korupsi. Senyatanya masih ada saja kepala daerah yang tercokok KPK karena menerima suap atau praktik korupsi lainnya.

Ini merupakan perseden buruk bagi dunia politik Indonesia. Tahun politik seperti saat ini adalah waktu yang tepat untuk partai dan juga pemerintah bersih-bersih. Kenyataannya, masih ada saja aparat pemerintah dan juga kader partai yang terciduk KPK. Untuk sementara, dugaan suap Sunjaya terkait dengan kepentingan ongkos politik ketika dirinya maju dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) Cirebon, tahun lalu.

Ingin mencari ganti modal politik yang dikeluarkan bisa jadi menjadi alasan para kepala daerah terjerat kasus korupsi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa KPK mengidentifikasi dugaan aliran dana untuk pilkada sebelumnya. Alex juga bilang bahwa para kepala daerah mendapatkan modal untuk mencalonkan diri berasal dari pinjaman atau didanai oleh sponsor.

Korupsi untuk Dana Politik?

Karena pola yang hampir sama, kata Alex, perlu ada perbaikan mekanisme kepala daerah yang ikut berkontestasi. Pasalnya, tidak sedikit dari mereka cenderung mencari pengganti ketika berkampanye dan masa pencalonan. Setiap kepala daerah yang mencalonkan diri membutuhkan dana kampanye sekitar Rp 20 hingga 30 miliar. Padahal, mereka umumnya tidak punya uang sebanyak itu.

Untuk pembiayaan politik kampanye, sebagian besar calon menggunakan dana pribadi. Lantaran tak cukup, mau tidak mau mereka menerima pinjaman atau mencari sponsor untuk pembiayaan dana kampanye. ”Mereka mencari cara untuk menutupi modal tersebut. Rasanya sangat sulit untuk dicegah,” kata Alex, seperti dikutip Cnnindonesia.com.

Kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK seolah menjadi tren. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Rekor dipegang sepanjang tahun 2016-2018 ini, tercatat 43 kepala daerah terlibat dugaan praktik korupsi dengan modus yang berbeda-beda.

Besarnya dana dan juga mahar politik bagi mereka yang maju membuka celah korupsi terjadi. Belum lagi jika ada program kerja yang belum terlaksana, padahal mereka harus memoles diri dan juga partai untuk kepentingan politik berikutnya. Tak heran jika kemudian mereka melakukan tindak pidana korupsi, baik penyelewengan dana atau mereka menerima suap dari pihak ketiga.

Apa lantas hal ini dibenarkam? Tentu saja tidak. Ada banyak yang harus dibenahi terkait dengan kinerja partai pengusung dan juga pemerintah pusat. Bagaimana mereka tetap menjaga komitmen dan integritas kepala daerah.

Mengapa dana politik itu mahal? Mereka yang maju sebagai calon kepala daerah, baik gubernur, wali kota, ataupun bupati, pertama-tama harus menarik simpati publik yang menjadi lumbung suara. Jika mereka kader partai politik, artinya parpol juga punya kepentingan dengan mengambil hati masyarakat. Kedua, jika petahana ingin mencalonkan diri kembali, artinya dia juga harus memiliki daya tawar ke partai politik pengusung agar dicalonkan kembali. Atau dia akan menyeberang ke parpol lain.

OTT Bukan Monster?

OTT KPK sepertinya bukan jadi monster bagi para kepala daerah. Sepanjang 2018 ini sudah 18 kepala daerah tertangkap. Rata-rata setiap bulan ada dua kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Penangkapan kepala daerah bisa dibilang adalah upaya bersih-bersih KPK di pemerintahan.

Jelas ada hal yang perlu diperbaiki dari pemerintah dan juga parpol. Pertama adanya peninjauan ulang terkait dana kampanye ketika pilkada. Kemudian pantauan dari pemerintah terkait program kerja dan janji kampanye: apakah yang dijanjikan tersebut cukup realistis untuk dicanangkan dalam lima tahun ke depan.

Selain itu perlu diperhatikan adalah komitmen dari partai politik untuk tidak meminta mahar politik tinggi ke calon kepala daerah. Ini terkait dengan komitmen dan nama baik parpol pengusung. Tentunya parpol tidak ingin kehilangan suara lantaran kadernya banyak yang tersangkut kasus korupsi.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi juga menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Joko Widodo. Mau tidak mau, para para gubernur, wali kota, dan bupati ini adalah bagian dari pemerintah. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Jokowi jika untuk bersih-bersih di pemerintahan, mulai daerah sampai pusat.

Terakhir kembali lagi pada diri si kepala daerah, apakah tujuannya untuk mencalonkan diri tersebut benar-benar untuk memajukan daerah atau hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok saja? Tentu hanya mereka yang tahu jawabannya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


five + 7 =