Kisruh Angkutan Batu Bara di Selatan Sumatera

Batu bara menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Dengan keadaan neraca perdagangan yang masih fluktuatif, surplus ekspor batu bara akan diusahakan sebesar-besarnya.

Foto: Syamu Rizal Mukhtar

 

Batu bara menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Dengan keadaan neraca perdagangan yang masih fluktuatif, surplus ekspor batu bara akan diusahakan sebesar-besarnya.

Adalah Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi yang memberi rekomendasi agar pemerintah secepatnya mengoperasikan kereta api tambang di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Alasannya adalah untuk efisiensi dalam rangka percepatan ekonomi. Ketua Pokja IV yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, menegaskan jangan ada hambatan atas percepatan proyek senilai Rp 6 triliun ini.

Lalu, apakah itu menjadi satu-satunya alasan megaproyek ini dikebut pengerjaannya? Adakah alasan lain, terutama yang bersifat politis?

Sekretaris Pokja IV, Irjen Pol Carlo Brix Tewu, mengungkapkan bahwa dalam rapat terakhir yang dipimpin Yasonna, masih terdapat kendala terkait perizinan pada proyek interkoneksi kereta api tambang tersebut. Belum lagi, terkait dengan persoalan regulasi pengelolaan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan Kementerian Perhubungan.

Carlo menekankan, pihaknya akan terus mendorong agar digelar rapat dan membawa kasus ini ke rapat tingkat menteri dalam waktu dekat. Lebih jauh Carlo mengemukakan, kasus ini dianggap penting oleh Pokja IV karena penyelesaian persoalan interkoneksi ini telah berlarut-larut hingga empat tahun.

Di sisi lain, publik kadung mengetahui bahwa Pemprov Sumsel sejak 8 November lalu memutuskan melarang truk-truk pengangkut batu bara melintasi jalan umum. Sebagai pengganti, perusahaan batu bara diminta melintasi jalur khusus dan jalur perkeretaapian.

Keputusan Pemprov Sumsel melarang distribusi batu bara itu sontak mendatangkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, menilai bahwa kebijakan yang mulai diberlakukan pada 8 November 2018 itu bisa berdampak terhadap sekitar 10 juta ton pasokan batu bara dari Sumsel yang setiap tahunnya melewati jalan umum dengan nilai yang besar, yakni sekitar US$ 500 juta. Sebab, jalan khusus batu bara yang dikelola oleh PT Titan Infra Energy melalui anak usahanya, Servo Lintas Raya (SLR), maupun angkutan kereta api batu bara yang ada saat ini, dinilai tidak dapat menampung pengalihan pasokan tersebut.

Produksi batu bara di Sumsel pada 2018 ditargetkan mencapai 48,5 juta ton atau sekitar 10% dari total target produksi nasional. Sekitar 25 juta ton batu bara Sumsel diproduksi dari tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan sisanya sekitar 23,5 juta ton diproduksi oleh sekitar 30-an perusahaan tambang.

Kekhawatiran lain adalah munculnya gangguan terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU dalam negeri. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) melalui juru bicaranya, Rizal Calvary, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi menghambat pasokan batu bara untuk ketenagalistrikan.

Apalagi, menurut Rizal, sebagian besar pembangkit yang ada di Jawa dan Sumatera sangat tergantung pada pasokan batu bara dari Sumsel, dengan sebagian besar dimiliki oleh PLN. Jika pasokannya terganggu, kelistrikan di Jawa dan Sumatera juga berpotensi mengalami gangguan.

Kian jelaslah benang merah antara adanya larangan penggunaan jalan umum bagi truk pengangkut batu bara, serta rencana proyek angkutan batu bara berbasis rel. Ternyata banyak kepentingan berbenturan antara para pebisnis di sana. Apalagi, proyek angkutan batu bara berbasis rel ini sudah terkatung-katung selama empat tahun, yang mengakibatkan Dizamatra Powerindo melaporkan kasus ini ke Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi.

Sebelumnya diberitakan, PT Dizamatra Powerindo sudah empat tahun berunding dengan PT KAI untuk mendapatkan izin interkoneksi dengan jalur perkeretaapian nasional di Palembang. Perusahaan ini mendapat kontrak untuk memasok 500 ribu ton batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Lewat anak perusahaannya, PT Priamanaya Transportasi, Dizamatra berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton per tahun dengan angkutan batu bara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkeretaapian nasional.

Sejauh ini, Dizamatra telah mengantongi izin prinsip pembangunan dan izin penetapan trase perkeretaan khusus. Namun, PT KAI hingga kini belum mau menandatangani perjanjian interkoneksi. Akibatnya, izin operasi juga tak keluar.

Dizamatra adalah anak perusahaan PT Priamanaya Djan International Group, yang didirikan pada April 1982 di Jakarta. Perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha sekaligus politisi Djan Faridz, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mantan Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden SBY.

Tahun 1990, Priamanaya mulai mengembangkan aktivitas ke bidang Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (Engineering, Procurement, Construction/EPC) dalam bisnis tenaga listrik. Proyek EPC pembangkit listrik yang pertama kali ditangani adalah PLTA Tulung Agung (2x18MW). Di bidang transmisi dan distribusi, Priamanaya menjadi satu-satunya perusahaan lokal yang mendapat kontrak besar dari PLN untuk proyek Transmisi Listrik Se-Jawa pada 1995.

Aktivitas di bidang energi memang menjadi motor utama pertumbuhan perusahaan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 80% pembangunan PLTA di Indonesia ditangani oleh Priamanaya, selain bermacam pembangkit listrik lain. Priamanaya kini juga menjadi perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan beberapa pembangkit listrik.

Awal 2000-an, Priamanaya memasuki bidang properti sebagai pengembang. Sebuah proyek pertama yang prestisius diluncurkan pada 2005, yaitu Blok A Pasar Tanah Abang. Dinilai prospektif, Priamanaya pun mulai mengembangkan beberapa proyek properti lainnya.

Dukungan Pemprov

Dalam penyampaian RAPBD Sumsel 2019, Gubernur Herman Deru mengklaim bahwa dirinya mendapat dukungan dari semua fraksi dalam hal pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2012 tentang Transportasi Batu Bara. Rencananya peraturan ini digantikan oleh Pergub No.74/2018.

Seolah-olah ingin menunjukkan efektivitas dari peraturan baru itu, Herman pun mengklaim telah ada dua perusahaan yang mengajukan membuat jalan khusus batu bara dan disetujui olehnya. Menurutnya, dengan adanya perusahaan yang mengajukan jalur khusus tersebut artinya mereka cepat merespon. Jalur khusus yang mereka ajukan ada yang di Lahat dan bahkan ada yang sampai Palembang.

Di sisi lain, dalam pilkada Sumsel, Herman yang berpasangan dengan Mawardi Yahya diusung oleh tiga partai: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Total dukungan kursi yang diperoleh 16 kursi.

Lalu, apa hubungannya dengan Djan Faridz? Sebagaimana diketahui, baru-baru ini publik disuguhi informasi bahwa politisi senior itu telah keluar dari PPP. Di sisi lain, dua kader PPP yang selama ini dikenal dekat dengan Djan Faridz, Haji Lulung dan Okky Asokawati, sudah pindah, masing-masing ke PAN dan Nasdem, dua partai pendukung Herman.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


1 × five =