Ketika Integritas LSM Lingkungan Dipertanyakan

Foto: KKP-RI

 

Berita miring tentang sepak terjang LSM di Indonesia kembali menyeruak. Kali ini embusan tak sedap itu menerpa organisasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan lokal yang namanya kian santer terdengar dalam pemberitaan media karena serangan membabi buta mereka terhadap perusahaan-perusahaan besar.

Yang menarik, di tengah maraknya pemberitaan keberpihakan mereka terhadap kaum tertindas, Jikalahari diklaim oleh sebagian pihak tak sepenuhnya “bersih”. Sebuah media lokal bernama Potret24 tertanggal 4 April 2018 merilis berita bahwa ada beberapa anggota yang tergabung dalam Jikalahari yang mengakses dana dari perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di Provinsi Riau.

Dana tersebut disalurkan melalui sebuah organisasi berbentuk yayasan, yakni Yayasan Belantara (Yayasan Bersama Lestarikan Nusantara). Adalah Ali Mahmuda, perwakilan Walhi yang juga anggota DKP Jikalahari, mengakui setidaknya ada tiga komponen atau lembaga anggota Jikalahari yang mengakses dana dari Yayasan Belantara.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ali kepada media yang menjumpainya di sela-sela diskusi tentang sengketa informasi terkait RTRW Riau. “Setahu saya ada KAR, LPAD, KBH, dan satu organisasi lagi yang ketuanya adalah Mayandri bersama mas yang saya lupa namanya. Beliau wartawan senior juga,” ucap Ali.

Media lokal tersebut juga merangkum informasi yang menyebutkan keterkaitan antara Aiden Yusti selaku Koordinator Yayasan Belantara di Riau dengan sumber dana dari Sinar Mas Group (Asia Pulp & Paper). Jika benar itu yang terjadi, jelas tak sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pertimbangan dan Kode Etik (DKP) Jikalahari tertanggal 19 Januari 2018, yang memutuskan untuk melarang komponen atau lembaga anggota Jikalahari mengakses dana yang bersumber langsung maupun tidak langsung dari Yayasan Belantara.

Persoalannya kata Ali, statuta atau kalau di organisasi lain dikenal sebagai AD/ART itu masih bersifat multitafsir. Statuta Jikalahari hanya menyebutkan bahwa lembaga anggota dilarang menerima atau mengakses dana dari organisasi dan perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan.

“Masalahnya sekarang saya kurang tahu mengapa Yayasan Belantara ini dikategorikan sebagai organisasi perusak lingkungan,” kata Ali lagi.

Yang ia ketahui, Yayasan Belantara hanya bersifat yayasan. Masalahnya, teman-teman lain komponen Jikalahari menyebut sumber dana Yayasan Belantara berasal dari Sinar Mas atau Asia Pulp & Paper (APP). Ali juga mengakui bahwa dirinya tak punya informasi lengkap.

“Saya tak punya data apakah duit itu memangnya bersumber dari Sinar Mas atau dari gaji petinggi perusahaan bersangkutan,” katanya.

Jika mau merunut lagi, rumor yang berkembang memang masih sumir dan simpang siur. Namun, mengingat masyarakat telah mengenal bahwa Jikalahari telah kental dengan brand “pembela masyarakat kecil”, bila kebenaran seluruhnya terungkap, akan menjadi suatu pukulan yang telak.

Kondisi ini pernah digambarkan Koordinator Staf Ahli Istana pemerintahan Jokowi–JK, Teten Masduki, ketika masih berkecimpung dalam LSM antikorupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW). Dalam sebuah artikel yang dimuat Majalah Tempo edisi No.08/XXXIV/18-24 April 2005, Teten menyebutkan bahwa sebagai lembaga penyeimbang, LSM pun tak lepas dari kekurangan.

Dikatakan, LSM, ketika itu, merupakan pilihan yang netral guna menghindari istilah organisasi non-pemerintah (ornop), yang berkonotasi politis dan konfrontatif. Generasi tahun 1990-an, baju ornop mulai dipakai kembali karena istilah LSM dituding sebagai wujud tunduknya masyarakat terhadap penguasa.

Dalam perkembangannya, LSM pun mulai menunjukkan bopeng noda partisan di sana-sini, berorientasi ekonomi dan politik. LSM tersangkut penyimpangan dana Jaring Pengaman Sosial, Kredit Usaha Tani, atau pemerasan. LSM bukan alat perjuangan alternatif, tetapi tak lebih merupakan lapangan kerja baru bagi job seekeryang tersingkir dari sektor swasta atau pemerintah.

Belakangan muncul ribuan LSM bentukan birokrat yang dipicu sistem pendanaan multilateral. Proyek pemerintah yang didanai utang luar negeri harus didampingi LSM. Sayangnya, di LSM belum ada suatu mekanisme penegakan code of conduct dan mengeliminasi mereka yang busuk.

Struktur tradisional LSM cenderung oligarkis. Dimiliki segelintir orang yang mengangkat dirinya sendiri, dan tidak ada kewajiban akuntabilitas kepada masyarakat yang diklaim diperjuangkannya. Ia tidak bisa dikontrol anggota, yang ada cuma kelompok sasaran. Tingkat kejujurannya sangat bergantung pada kadar integritas personalnya, sistem akuntabilitas internal, dan standar audit pemberi dana.

Tak sedikit LSM menutup mata terhadap borok dalam dirinya. Konflik atau penyelewengan anggaran senantiasa ditutupi dan diselesaikan secara internal. Memang pernah ada pengadilan partikelir yang dibentuk aktivis perempuan untuk mengadili aktivis pelaku pelecehan seksual terhadap sesama aktivis. Kenyataannya, ada kekhawatiran terhadap penyelesaian terbuka karena itu akan mengancam legitimasi moralnya.

Cara ini sesungguhnya keliru. Orang luar tak bisa membedakan mana aktivis yang kotor dan tidak. Tiba-tiba masyarakat dikagetkan ketika aktivis yang diidealkan, saat memasuki ranah publik, ternyata tak jauh beda dengan roving bandit lain. Padahal penyimpangan bisa di mana-mana dan menghinggapi siapa saja, selama sistem akuntabilitas dan kadar integritas personalnya rendah. Tak semua anggota keluarga (LSM) lurus-lurus belaka, ada kalanya bejat.

Apa yang disampaikan oleh Teten Masduki ketika itu seolah relevan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Paling tidak, jika memang Jikalahari benar-benar bersih, akan ada konter yang lebih masif terhadap informasi tidak benar yang akhirnya bocor ke publik. Apalagi, baik publik Riau maupun Indonesia kini mengetahui bahwa organisasi nirlaba lingkungan itu juga tengah mendapat sorotan karena tengah berseteru dengan DPRD setempat, terutama dengan Pansus RTRWP DPRD Riau 2017-2023.

Menurut Jikalahari, masalah tata ruang tidak ada yang harus dirahasiakan. Harus dibuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Pernyataan inilah yang memantik keraguan masyarakat atas kemurnian tindakan “pembelaan” LSM itu atas kasus-kasus sengketa yang ada.

Bagaimana mungkin RT/RW sebuah provinsi yang mengandung nilai informasi tinggi, terutama terkait dengan investasi bisa begitu terbuka? RT/RW telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan arus investasi masuk yang mampu memberikan efek pengganda tinggi bagi masyarakat. Yang terkait dengan informasi lahan itu pun tak hanya sektor perkebunan dan kehutanan saja, tetapi juga sektor energi, infrastruktur, bahkan properti.

Dengan kata lain, dokumen rahasia negara itu akan dibuka kepada pihak yang benar-benar punya niatan investasi serius di Riau. Bukan kepada pihak-pihak pengganggu yang pada akhirnya bisa membatalkan atau paling tidak menyusutkan minat investasi di provinsi tersebut. Walaupun Jikalahari menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengedepankan asas keterbukaan dalam pembentukan Perda, tetap saja permintaan untuk membuka seluruh perancangan Raperda tidak bisa dibenarkan.

Raperda yang manakah yang boleh diakses oleh masyarakat? Raperda yang boleh diakses publik adalah Raperda yang sudah siap disosialisasikan yang ditandai dengan pencantumannya di media-media informasi yang mudah diakses publik. Bukan Raperda yang masih dalam proses pembahasan di lembaga-lembaga terkait. Bukankah itu sama saja membocorkan rahasia negara? Inilah yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2 dan pasal 4.

Jadi sudah begitu terang benderang. Masalahnya kemudian, apa maksud Jikalahari terus mengganggu proses pembuatan dan pengesahan Raperda, padahal interaksi mereka sebagai kelompok masyarakat telah diatur dengan jelas oleh UU? Apakah sesuai dengan yang dikatakan Teten Masduki pada 2005?

Tampaknya hanya LSM yang bersangkutan yang mengetahui kebenarannya.

Source :

ThePressWeek

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


2 − 2 =