Jokowi Divonis Melawan Hukum, KLHK Tegaskan Komitmen Perangi Karhutla

news.detik.com

 

Jakarta – Presiden Jokowi dan enam pihak lain termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) divonis melawan hukum dalam gugatan perdata terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kementerian LHK menegaskan sudah melakukan banyak perbaikan penanganan kebakaran hutan.

Gugatan terhadap Jokowi dkk berlandaskan kasus di tahun 2015, ketika Jokowi baru saja menjabat sebagai Presiden. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, setelah kasus di tahun 2015 tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya memerintahkan pengawalan serius penegakan hukum kasus karhutla.

“Bu Menteri sangat serius mengawal penegakan hukum karhutla, siapapun pelakunya harus diproses hukum. Bahkan kita lakukan proses hukum pada korporasi, dan ini belum pernah tersentuh sebelumnya,” kata Rasio kepada wartawan, Rabu (22/8/2018).

Dari tahun 2015 sampai sekarang, kata Rasio, sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke pengadilan oleh penyidik Gakkum KLHK. Hampir 500 ratus perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif, dan puluhan korporasi yang dinilai lalai menjaga lahan mereka digugat secara perdata.

KLHK juga telah melakukan lebih dari 200 operasi penanganan satwa ilegal dan illegal logging untuk mengamankan sumber daya negara dan menjaga kelestarian ekosistem. Termasuk di dalamnya penegakan hukum untuk menjerat perusak lingkungan hidup seperti kasus karhutla.

Sepanjang tahun 2015-2017, Rasio melanjutkan, total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata) mencapai Rp 17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp 36,59 miliar. Angka ini, masih kata Rasio, menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

“KLHK mempunyai komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam penegakan hukum, termasuk untuk mencegah dan menanggulangi karhutla,” tegas Rasio.

Dia melanjutkan pasal ‘sakti’ UU Lingkungan Hidup yang bisa menjerat pelaku pembakar lahan dan hutan pernah mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi. APHI dan GAPKI mengajukan Judicial Review (JR) terkait Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi, meski kemudian mencabutnya karena mendapat perlawanan yang sangat keras dari publik.

Rasio menegaskan bahwa penerapan pasal dalam UU Lingkungan Hidup untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Judicial Review (JR) hanya upaya untuk melepas tanggung jawab, dengan mengambinghitamkan masyarakat atas ketidakmampuan korporasi sebagai pemegang izin, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kawasan konsesi mereka.

“Seharusnyalah korporasi mampu mencegah dan mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi mereka,” ulasnya.

Suatu ketika saat Karhutla pernah membara, kata Rasio, ternyata berasal dari konsesi lahan lebih dari 80 ribu Ha (luas Jakarta sekitar 60 ribu Ha). Seharusnya sebagai pemegang izin, korporasi wajib mempunyai kemampuan dan siap untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di konsesi mereka.

“Meluasnya kebakaran dikarenakan korporasi tidak mempunyai sarana, prasarana dan SDM yang memadai. Agar tidak terulang, kami telah diterapkan sanksi administratif, perdata dan pidana dengan tegas,” ungkap Rasio.

Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata dan pidana yang dilakukan KLHK disebutnya mampu memberikan efek jera dalam mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan.

“Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan secara konsisten dan tegas, sesuai arahan Bu Menteri sebagai upaya untuk melaksanakan perintah konstitusi dan hak-hak masyarakat,” pungkas Rasio.
(tor/imk)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


17 − 8 =