Indeks Persepsi Pelayanan Publik Meningkat

Indeks Persepsi Pelayanan Publik Meningkat

 

Jakarta– Indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi antikorupsi mengalami peningkatan. Capaian tersebut ditorehkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Kedua indeks tersebut merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya antikorupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Menteri PAN dan RB Syafruddin saat konferensi pers bersama taempat hun pemerintahan Jokowi-JK di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10).

Dikatakan, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Di tingkat K/L meningkat dari 65,78 pada 2015 menjadi 71,91 pada 2017. Pada pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 pada 2015 menjadi 60,47 pada 2017. Sementara level kabupaten/kota meningkat dari 42,96 pada 2015 menjadi 64,61 pada 2017.

Syafruddin menegaskan, pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik lima peringkat dari posisi 41 (2016) menjadi 36 (2017). Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari 91 (2016) ke 72 (2017). Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan 2015. Sementara Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Lebih jauh Syafruddin menyatakan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah membuat banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas. SAKIP mampu memangkas inefisiensi anggaran pemerintah, sehingga terjadi penghematan Rp 41,15 triliun pada 2017.

Zona Integritas terkait dengan pembangunan zona integritas, pada 2017 sudah hadir 109 unit percontohan wilayah bebas korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). “Hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM,” kata mantan wakapolri ini.

Dikatakan, fokus pembangunan zona integritas tahun 2018 diarahkan pada sektor penegakan hukum, khususnya untuk Polres, Kejari, dan Pengadilan, untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta unit pelayanan di kantor pertanahan dan kecamatan.

Dalam penataan kelembagaan, pemerintah telah menghapus 23 lembaga non-struktural (LNS) dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. “Lembaga tersebut dihapus karena tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis,” ujarnya.

Kementerian PAN dan RB sudah melakukan penataan terhadap 24 K/L untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi, antara lain di bidang polhukam, perekonomian dan kemaritiman, dan serta pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 95/ 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-government. Perpres ini diharapkan mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safetydata SPBE secara nasional. “Ini diperlukan untuk meminimalisasi duplikasi yang berakibat pemborosan keuangan negara melalui pelibatan beberapa kementerian dan lembaga terkait,” kata Syafruddin.

Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur, pihaknya melakukan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) secara lebih transparan, dan berintegritas. “Ini untuk menyaring CPNS yang berkualitas, sebagai mesin utama bagi berjalannya roda pemerintahan,” ujarnya.

Jumlah pelamar CPNS mencapai 3.628.284 orang. Pada 26 Oktober 2018 akan dilakukan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan computer assisted test (CAT) pada 873 titik di seluruh Indonesia. Banyaknya titik lokasi SKD ini untuk memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes, sehingga menghemat biaya.

Pad tahap akhir proses seleksi akan diambil 238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidikan (52%), tenaga kesehatan (25%), dan tenaga teknis/infrastruktur (23%). Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan tidak ditempatkan di daerah asal.

Kementerian PAN dan RB, lanjut Syafruddin, juga menggenjot rancangan PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Hal ini untuk mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama untuk negara, tetapi tidak lolos dalam seleksi CPNS, serta untuk menarik para diaspora untuk berperan membangun negeri,” ujarnya.

Dalam bidang pelayanan publik, Kementerian PANdan RB mendorong pembentukan mal pelayanan publik (MPP). Hingga kini sudah beroperasi 10 MPP yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/BUMD pada satu lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Saat ini, ada 15 mal pelayanan publik lain yang sudah siap diluncurkan dan segera diresmikan,” ujarnya.

Inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang diikuti K/L, pemda, dan BUMN/BUMD setiap tahun. Bagi instansi daerah yang masuk kategori “Top 40 Inovasi Pelayanan Publik” akan diberi dana insentif daerah (DID). Bahkan, terdapat inovasi dari wilayah timur Indonesia yang meraih juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan PBB. Inovasi tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Kementerian PAN dan RB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan LAPOR! Sistem ini berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspons cepat oleh instansi terkait.

“Sebanyak 834 instansi terhubung melalui sistem ini, sementara aktivitas pengaduan hingga akhir September 2018 sebanyak 1.335.389, dengan estimasi pengaduan masyarakat per hari sebanyak 574 laporan,” imbuh Menteri Syafruddin.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara, seperti Korea Selatan untuk pengelolaan SDM ASN dan e-government,Australia untuk pengelolaan SDM ASN, serta Azerbaijan dan Georgia untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


3 + 2 =