Hentikan Politik Saling Serang

Partai Golkar seolah-olah ingin menengahi konflik antar partai politik (parpol). Partai berlambang pohon beringin ijin menjadi pahlawan dama menurunkan tensi politik.

Foto : Banten News

 

Partai Golkar seolah-olah ingin menengahi konflik antar partai politik (parpol). Partai berlambang pohon beringin ijin menjadi pahlawan dama menurunkan tensi politik. Hal itu terkait adanya tanggapan bila Presiden ke-2 RI, Soeharto dianggap sebagai guru kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengimbau, seluruh parpol menghentikan politik saling serang dan membangun narasi politik optimisme. Airlangga juga mengimbau, parpol tidak membuat situasi semakin memanas menjelang Pemilu 2019. Parpol seharusnya membangun optimisme publik dengan melakukan berbagai kegiatan positif. ”Mari kita terus bangun narasi politik optimisme, bukan politik pesimisme, politik yang mampu membangun harapan bukan kecemasan rakyat,” kata Airlangga melalui siaran pers, kemarin.

Dia melanjutkan, pernyataan saling serang antara pihak koalisi dan oposisi yang tajam saat ini bukanlah sikap politik yang patut. Menurut dia, koalisi pemerintah sejak awal selalu menjalankan kampanye positif. Meski demikian, pihaknya akan menjawab jika ada kampanye negatif terhadap keberhasilan pemerintah. ”Partai politik sepatutnya selalu menjawab dengan kebaikan jika ada kampanye negatif dari pihak yang tidak puas dengan establish pemerintah saat ini,” ucapnya.

Menteri Perindustrian ini juga meminta, kader Golkar konsisten mengedepankan empat program pro rakyat dalam kerja-kerjanya menghadapi Pemilu Legislatif. Empat program pro rakyat itu menjadi tagline utama Golkar untuk merebut kemenangan pada 2019 yaitu harga sembako murah, lapangan pekerjaan, rumah terjangkau, dan revolusi industri 4.0.

Airlangga juga menekankan kepada kadernya, soal semangat pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia adalah semangat cinta persatuan. ”Karena itu, ayo semuanya menerapkan politik yang membangun persatuan bukan perpecahan,” ajaknya.

Diketahui, Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basrah menjelaskan, soal pernyataannya menyebut Presiden Soeharto, sebagai guru korupsi Indonesia. Basarah mengatakan, konteks munculnya pernyataan itu karena terpancing oleh pidato calon presiden Prabowo Subianto soal korupsi di Indonesia sudah stadium empat.

Basarah mengatakan, dirinya terpaksa mengungkit sejarah pahit bangsa Indonesia, yakni korupsi pada era Orde Baru. Meski menimbulkan kegaduhan, Basarah tetap meyakini bahwa penyakit korupsi di Indonesia sehingga merajalela seperti sekarang ini di awali pada Orde Baru.

Basarah mengatakan KKN pula yang mendasari keluarnya TAP MPR Nomor XI tahun 1998. ”Bahkan dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut juga terdapat perintah untuk dilakukan penegakan hukum kepada Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya,” kata Basarah, kemarin

Ia mengatakan pada era kepemimpinan Soeharto telah terjadi usaha yang menguntungkan sekelompok orang serta menyuburkan KKN. Menurut Basarah, isu korupsi ini yang kemudian menggerakkan Reformasi. TAP MPR ini pula, kata dia, yang kemudian jadi dasar lahirnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Basarah mengatakan, dirinya pun dalam kapasitasnya untuk mengatakan hal tersebut. Ia mengatakan dirinya dilindungi oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut dia, aturan ini memberikan pembenaran kepada pasangan Capres atau Tim Pemenangannya untuk menyampaikan hal-hal objektif terhadap pasangan calon lawannya. ”Prabowo-Sandiaga sudah secara resmi dan di berbagai kesempatan bukan saja mengidentifikasi sebagai bagian dari Orde baru tetapi juga menyatakan akan melanjutkan cara kepemimpinan Pak Harto,” kata Basarah.

Terpisah, Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menyatakan, siap menempuh jalur hukum atas pernyataan elite PDIP yang menyebut Soeharto sebagai ‘guru korupsi Indonesia’. Tommy menegaskan pernyataan tersebut tidak didasari fakta. ”Tadi saya bicara dengan Pak Dedi mengenai pernyataan dari kader PDIP yang menyatakan Pak Harto sebagai guru korupsi. Ini saya minta kepada Laskar Berkarya, saya meminta untuk menuntut. Karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Pak Harto korupsi,” ujarnya, kemarin.

Tommy lantas menyebut, di zaman Orde Baru, hanya sedikit pejabat yang terlibat kasus korupsi. Kondisi ini, disebut Tommy, berbeda dibanding era reformasi. ”Di era Orde Baru itu yang terkena kasus KKN, terutama kasus korupsi, itu hanya hitungan jari atau paling banyak itu puluhan. Sekarang zaman reformasi ini sudah ratusan orang kena OTT (kasus, Red) korupsi,” papar Tommy.

”Yang mengagungkan atau menyatakan bahwa KKN Orde Baru itu paling parah, bahkan terakhir mengatakan Pak Harto sebagai gurunya korupsi, itu malah selama reformasi ini menjadi pemenang utama daripada kasus korupsi. Ini tentunya tidak harus kita dengungkan terus bahwa fakta ini memang fakta yang nyata,” imbuhnya.

Source :

Indopos

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


14 − five =