Golput Bukanlah Pilihan

Akhir-akhir ini, isu golput kembali mengemuka dan menjadi ancaman serius dari kubu pendukung calon presiden nomor urut 01, Jokowi

Foto : Kabar Lampung

 

Akhir-akhir ini, isu golput kembali mengemuka dan menjadi ancaman serius dari kubu pendukung calon presiden nomor urut 01, Jokowi. Keputusan Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai wakilnya dalam pemilihan presiden (pilpres) yang akan diadakan pada 19 April 2019 menimbulkan perdebatan di antara pendukungnya. Sebagian menyesalkan keputusan tersebut, dan mengancam akan golput alias tidak memilih.

Namun, golput tidak dikhawatirkan Presiden Jokowi saja. Golput merupakan masalah sekaligus musuh utama dalam tiap pemilu di negara manapun. Golput hadir sebagai hasil dari rasa pesimistis dan apatisme sekelompok orang terhadap calon pemimpin dalam lingkungannya. Masalahnya, gerakan golput ini justru bisa membawa pengaruh yang lebih buruk. Penyalahgunaan sisa surat suara karena banyaknya individu yang memilih golput, adalah salah satu faktor yang menjadikan Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat.

Secara umum, tingkat golput pada era reformasi semakin tinggi hingga puncaknya pada 2009, yang mencapai angka 29,1%. Isu golput sempat mereda dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2012 dan 2017 karena antusiasme masyarakat yang meningkat. Meski demikian, untuk pilpres dan pemilihan legislatif (pileg) 2019, golput kembali menjadi permasalahan utama di setiap daerah.

Coblos Samping

Kembali ke Ma’ruf, ancaman golput semakin terasa sejak Presiden Jokowi mengumumkan Ma’ruf sebagai pendampingnya. Pendukung Jokowi yang sebagian besar terdiri atas kaum muda, influencer, dan opinion leader mengutarakan kekecewaannya secara terang-terangan. Mereka bahkan membentuk gerakan golput dan gerakan coblos samping lewat media sosial twitter. Tindakan Ma’ruf dinilai berseberangan dengan nilai-nilai yang dianut dan diperjuangkan oleh Presiden Jokowi untuk mengupayakan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Di bawah kepimpinan Ma’ruf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram atas kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pada 2005, Ma’ruf yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI juga menyatakan bahwa Ahmadiyah dan kelompok Syiah adalah aliran sesat. Tindakan lainnya, yaitu kesaksian Ma’ruf yang membuat pengadilan memutuskan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bersalah karena melakukan penistaan agama saat mengutip surat Al-Maidah ayat 151.

Walaupun golput dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 28 dan pasal 23 tentang HAM, tetap saja golput sangat tidak disarankan. Ada kekhawatiran hak memilih akan dimanipulasi dan bisa jadi kandidat terburuk yang terpilih untuk memimpin pemerintahan dalam kurun waktu yang ditentukan. Jika kebanyakan pendukung Jokowi adalah kaum muda, yang mempunyai harapan baik untuk negara, tindakan golput berarti bukanlah jalan terbaik untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut.

Bagaimanapun, suara rakyat dibutuhkan agar calon-calon pemimpin legislatif bisa mewujudkan harapan-harapan terbaik untuk daerahnya. Menggunakan hak suara adalah pilihan bijak dan tepat dibandingkan dengan tidak menggunakan hak tersebut sama sekali. Bila kaum muda dibilang sangat memperhatikan pilihan baju atau selera musik, lalu mengapa sulit menggunakan hak suara?

Source :

Citizendaily

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


1 × three =