Dedi Mulyadi: Sanksi Sosial Harus Diberlakukan untuk Para Penjual Miras

Source : okezone

 

Kasus miras oplosan yang merenggut banyak korban jiwa di sejumlah daerah, mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Salah satu sorotan itu datang dari Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pria nyentrik berperawakan kecil itu berpendapat, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis menyikapi persoalan ini. Terlebih, kasus seperti ini sudah sering terjadi di berbagai daerah.

“Pedagang miras, harus diberi sanksi seberat-beratnya,” ujar Dedi kepada Okezone, Selasa (10/4/2018).

Dedi menuturkan, soal miras ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat umum. Untuk itu, perlu ada sanksi tegas bagi para penjualnya. Baik itu, penjual skala besar ataupun kecil. Hukumannya, bisa berupa sanksi sosial. Yakni, mereka harus diusir dari lokasi jualannya.

“Sanksi sosial ini, merupakan hukuman terberat bagi para penjual minuman keras. Karena, secara tidak langsung mereka telah meracuni masyarakat,” tegas dia.

Menurut dia, dalam penanganan kasus miras ini tidak mungkin hanya mengandalkan aparat kepolisian, Satpol PP, pemerintah, ulama. Tapi, perlu campur tangan masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran miras ini.

Dengan kata lain, lanjut dia, dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satunya, masyarakat bisa memberikan sanksi sosial terhadap para penjual dan pengedar miras. Yaitu, dengan cara mengusir keberadaan mereka. Untuk tidak berjualan di wilayah itu.

Karena, sambung dia, kalau tidak diterapkan sanksi sosial peredaran miras sulit terkontrol. Apalagi, kalau hanya sanksi hukum tidak bisa menimbulkan efek jera. Justru yang bisa membuat efek jera, yaitu dengan sanksi sosial.

“Miras ini sangat membahayakan. Dampaknya bisa sangat luas. Bahkan, bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” kata Dedi menambahkan.

Selain memberikan sanksi sosial, sambung dia, pemerintah pun bisa memproteksi peredaran miras ini. Salah satu caranya dengan memberikan instruksi yang tegas terhadap aparat mulai sari ketua RT/RW sampai tingkat camat.

Jadi, jika di wilayah tersebut ada penjual miras, maka mulai dari Ketua RT, Ketua RW, kades/lurah dan camat akan dikenakan sanksi tegas. Sanksinya, yaitu pemotongan tunjangan bagi para aparat itu.

“Maraknya kasus miras oplosan ini, salah satunya akibat kurang tegasnya aparat pemerintahan,” seloroh dia.

Dulu, Dedi bercerita, sanksi seperti ini sudah diterapkan saat dirinya menjabat Bupati Purwakarta. Saat itu, kios-kios jamu ditutup paksa. Pedagangnya yang mayoritas bukan warga Purwakarta, disarankan untuk pulang kampung. Setiap hari, ada razia miras. Alhasil, saat itu peredaran miras di Purwakarta menurun drastis.

“Solusi untuk meminimalisasi peredaran miras, yaitu tegas. Baik pemerintahnya maupun masyarakatnya,” pungkasnya.

Source :

okezone

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


twelve − nine =