Bercanda Bom di Penerbangan, Ada Hukuman Perdata dan Pidana

Foto: via MediaJatim

 

JAKARTA   —   Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso, ada dua hukuman dalam kasus bercanda bom pada penerbangan yang belakangan ini kerap terjadi. Yakni mengenakan hukuman pidana dan perdata baik itu menggunakan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, KUHP, KUHAP maupun aturan lain seperti UU Terorisme yang sudah disahkan yang dilakukan pihak berwajib.

Ditjen Perhubungan Udara juga akan memberikan efek jera. Misalnya dengan melakukan black list dan melarang untuk terbang dan mendekati fasilitas penerbangan bagi orang yang menghembuskan isu bom tersebut. “Isu bom ini sudah sangat meresahkan karena dampaknya bukan hanya psikologis, juga dampak material yang tidak sedikit bagi maskapai dan penumpang. Yang lebih luas lagi, juga akan berdampak pada persepsi masyarakat internasional terhadap penerbangan Indonesia,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Dia juga mengajak semua stakeholder dan masyarakat luas untuk menyebarluaskan berita pemberian sanksi tersebut sehingga ada efek jera di masyarakat. Agus juga kembali mengingatkan semua stakeholder penerbangan untuk terus bekerjasama meningkatkan keamanan penerbangan sesuai prosedur standar masing-masing yang diturunkan dari Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 80 tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Annex 17 tentang Aviation Security dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Sedangkan bagi para penumpang, diimbau untuk tetap mematuhi perintah awak kabin pesawat terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam pesawat. Awak kabin merupakan personel penerbangan terlatih yang mendapatkan sertifikat khusus dari Ditjen Perhubungan Udara untuk dapat menjalankan standar prosedur operasional penerbangan. Terkait isu bom, pada pasal 437 UU Penerbangan, disebutkan bahwa semua yang terkait informasi bom baik sungguhan atau bohong, merupakan “tindakan melanggar hukum”, akan diproses dan ada sanksi tegas oleh pihak berwajib.

Source :

BeritaTrans

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


9 − two =